Quotes

  • IKHLAS adalah Kepasrahan, bukan mengalah apalagi menyerah kalah

  • Solusi untuk setiap masalah adalah dengan Sabar dan Istighfar

  • Kesalahan terburuk kita adalah tertarik pd kesalahan orang lain

  • “Hanyalah kepada Allah aku mengadukan kesusahan dan kesedihanku.” (Q,S Yusuf: 86)

  • Kegelisahan akan hilang saat shalat dimulai

ZAKAT ITU ADA ATURANNYA SESUAI SYARIAH, JANGAN ASAL POTONG 2,5% Nasional


 

Ini tulisan yg bagus utk jadi renungan 
.
ZAKAT ITU ADA ATURANNYA SESUAI SYARIAH, JANGAN ASAL POTONG 2,5%
=========================
(by : Iramawati Oemar)
•••••••

Di media sosial heboh beredar wacana Menteri Agama menyatakan bahwa gaji ASN (Aparatur Sipil Negara, sebutan untuk PNS) yang Muslim akan dipotong 2,5% sebagai pembayar zakat. Keputusan itu bahkan akan dikuatkan dalam Perpres (Peraturan Presiden). Ada beberapa masalah yang bisa disoal dari wacana ini, antara lain :
1. Zakat apakah gerangan yang dimaksud? Sudahkah memenuhi syarat secara hukum fiqih zakat?
2. Dasar perhitungan pemotongan 2,5% dihitung dari apa? Take home pay? Adakah batasan minimum yang tidak dipotong zakat?
3. Bagaimana jika belum mencapai setahun ASN tersebut meninggal dunia atau berhenti bekerja?
4. Kenapa pungutan/pemotongan gaji berlaku diskriminatif hanya bagi ASN Muslim?
5. Bagaimana pendistribusian hasil pungutan?

Mari kita kupas satu demi satu.

* * *

ZAKAT APA, SUDAHKAH MEMENUHI SYARAT BERZAKAT, APA DASAR PERHITUNGANNYA, BAGAIMANA JIKA BELUM SETAHUN TERHENTI?

Sebelum bicara lebih jauh soal zakat, mari kita pahami dulu SYARAT suatu harta/benda wajib dikeluarkan zakatnya. Ada 5 hal yaitu :
1. Dimiliki penuh oleh seseorang yang merdeka atas harta bendanya;
2. Sudah mencapai NISHAB, yaitu telah mencapai jumlah tertentu sesuai dengan ketetapan syara’;
3. Sudah melampaui HAUL-nya, yaitu kepemilikan atas harta tersebut sudah mencapai kurun waktu satu tahun (berlaku untuk zakat harta simpanan dan hasil perniagaan);

4. Sudah melebihi kebutuhan hidup yang menjadi tanggungannya;
5. Sudah terbebas dari hutang yang jatuh tempo pada waktu sebelum sampai saat dikeluarkannya zakat tersebut.

Seorang ASN adalah seorang pekerja penerima upah (jika mengikuti terminologi BPJS) yang upahnya dibayar bulanan. Maka, zakat atas gajinya disetarakan dengan apa? Zakat hasil panenan/pertanian? Zakat atas binatang ternak? Zakat atas hasil perniagaan? Zakat atas emas dan perak? Tampaknya yang paling masuk akal dan mendekati adalah disamakan dengan zakat simpanan emas dan perak. Nishab emas adalah apabila telah mencapai 85 gram emas murni. Saya pakai jasa Google untuk mendapatkan harga emas murni per gram per hari ini, 7 Februari 2018. Hasilnya : 1 gram emas = Rp. 578.188,00. Dengan begitu nishab harta yang menyebabkan wajib dikeluarkan zakatnya adalah Rp. 49.145.980,00 atau “empat puluh sembilan juta seratus empat puluh lima ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah”.

Itupun apabila telah mencapai HAUL-nya atau telah mengendap/dimiliki selama 1 (satu) tahun. Artinya, harta/uang sejumlah 49 juta lebih itu harus sudah terkumpul dahulu di dalam lemari/brankas/rekening tabungan milik seseorang selama setahun. Bagaimana dengan gaji ASN yang umumnya dibayarkan bulanan? Sudahkah minimal memenuhi kedua syarat itu : NISHAB dan HAUL? Karena nishab adalah batas minimal harta menjadi wajib dizakati, maka selama harta itu belum mencapai nishab TIDAK WAJIB dikeluarkan zakatnya. Begitu pula haul kepemilikannya, jika belum setahun, BELUM WAJIB dizakati.

Nishab dalam zakat TIDAK BISA DISAMAKAN bisa disamakan dengan PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak) dalam penghitungan PAJAK PENGHASILAN. Dalam menghitung PPh pasal 21, PTKP yang berlaku sejak tahun 2016 – 2017 dan hingga sekarang nilainya Rp. 54 juta setahun. Jika dibagi 12 bulan = Rp. 4,5 juta/bulan, maka seseorang (lajang) yang penghasilannya di atas 4,5 setengah juta per bulan sudah dikenai pajak penghasilan.

Tidak demikian dengan Zakat. Jika PTKP bisa dibagi 12 bulan untuk menghitung pajak per bulan, maka NISHAB dalam zakat justru harus “bulat” setahun. Salah besar jika ada yang menghitung nishab itu lalu dibagi 12 bulan, sehingga hasilnya = Rp. 49.145.980,00 : 12 = Rp. 4.095.498,33 kemudian diartikan orang yang penghasilannya per bulan lebih dari Rp. 4.100.000,00 (empat juta seratus ribu rupiah) sudah wajib dibayar zakatnya. Ini SALAH BESAR!

Jika dalam penghitungan pajak penghasilan, maka penghasilan dikurangi PTKP, sisanya itulah yang dikenakan pajak. Misal si A yang masih lajang gajinya sebulan Rp. 5.000.000,00 maka yang dikenakan pajak adalah yang melebihi batas PTKP, yaitu yang Rp. 500.000,00. Pajaknya sebesar 5% atau Rp. 25.000,00. Tidak peduli berapa pengeluaran orang tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidupnya atau membayar hutangnya.

Tidak demikian dengan zakat. Harta yang dikenakan zakat hanyalah harta yang disisihkan, yang tersisa dari penghasilannya setelah dipakai memenuhi seluruh kebutuhan hidupnya dan yang menjadi tanggungannya, serta membayar hutangnya yang jatuh tempo.

Nah, jika demikian, maka apa yang menjadi dasar perhitungan pemotongan 2,5%? Gaji pokok plus tunjangan utuh tanpa dikurangi biaya hidup?
Jika pajak saja ada batas minimal penghasilan tidak kena pajak, maka akan lebih "kejam" jika pemotongan gaji dengan dalih zakat itu justru tidak mengenal batas minimum yang tidak boleh dipotong.

Zakat dalam Islam sangat mempertimbangkan kemampuan setiap orang. Misalkan ada 2 orang ASN yang punya latar belakang pendidikan sama, masuk ke suatu instansi pemerintah bersamaan dan ditempatkan pada posisi golongan gaji yang sama persis. Keduanya juga sama-sama berstatus lajang dan gajinya pun sama, misalkan Rp. 5.000.000,00. Sebut saja si Adi dan si Budi. Si Adi berasal dari keluarga berkecukupan dan sampai saat ini dia masih tinggal bersama kedua orang tuanya, tak perlu membayar sewa kamar kost atau rumah kontrakan. Bahkan makan pun dia masih ditanggung ortunya karena masih tinggal di rumah ortu, naik mobil pun milik ortu. Mungkin dari gaji 5 juta, si Adi hanya butuh mengeluarkan 2 juta saja untuk keperluan pribadinya, selebihnya yang 3 juta dia tabung. Anggap saja kebutuhan Adi konstan, maka setahun tabungannya baru mencapai 36 juta dan itu pun belum mencapai nishab.

Si Budi lebih kompleks lagi. Dia anak yatim dari keluarga serba kekurangan. Maka ketika sudah memiliki penghasilan, dia berinisiatif membeli rumah untuk ditempatinya bersama ibu dan adik-adiknya. Sebulan dia harus membayar cicilan hutang KPR sebesar 1,5 juta. Belum lagi membayar biaya sekolah kedua adiknya dan biaya kuliah satu adiknya. Ibunya sering sakit, bisa dikatakan tiap bulan dia harus menyisihkan uang untuk pengobatan ibunya. Praktis gaji 5 juta itu habis, bahkan untuk biaya hidup sehari-hari (uang makan dan transport) si Budi harus mencari tambahan dengan membuka lapak jualan pakaian di setiap akhir pekan. Katakanlah setiap pekan dia mendapat keuntungan bersih sejuta rupiah dari dagangannya, maka sebulan bisa 4 juta. Namun yang 4 juta inipun habis untuk biaya hidup sehari-hari orang-orang yang menjadi tanggungannya. Maka, meski total penghasilan si Budi dari gaji dan berjualan pakaian bisa mencapai 9 juta sebulan dan dia masih lajang, TIDAK ADA KEWAJIBAN MENGELUARKAN ZAKAT baginya. Sebab seluruh penghasilannya itu habis dipakai memenuhi kebutuhan hidup.

Itulah MANUSIAWI-nya zakat. Yang diperintahkan untuk “dibersihkan” (dikeluarkan zakatnya) adalah harta yang tersimpan. Sementara jika penghasilan dari bekerja dan berniaga hanya cukup untuk menghidupi keluarga dan membayar hutang, maka tak ada kewajiban berzakat.

Bahkan dalam berzakat diperintahkan untuk mendahulukan yang terdekat. Jika masih ada sanak saudara, kerabat dekat yang masuk kategori layak diberi zakat, maka mengeluarkan zakat untuk saudara/kaum kerabat lebih diutamakan. Begitu pula berzakat kepada tetangga sekitar.

Jadi, kalau gaji ASN hendak dipotong setiap bulan, apa dasar (basis) perhitungannya? Sebab meski gaji nilainya sama namun kebutuhan dan hutang yang harus dibayar setiap orang berbeda-beda. Apalagi belum mencapai nishab dan belum melewati haulnya, makin TIDAK WAJIB pula ditarik zakatnya.

Lalu bagaimana jika setelah gajinya dipotong selama 6 bulan, mendadak si ASN tersebut meninggal dunia? Bukankah sesungguhnya dia belum wajib zakat? Bagaimana pula jika dia diberhentikan atau mengundurkan diri sebelum setahun? Bisakah dia meminta kembali potongan zakatnya? Makin runyam saja pertanggungjawabannya.

* * *

KENAPA DISKRIMINATIF?

Jika di dalam agama Islam dikenal zakat, maka di dalam agama Kristiani dikenal “perpuluhan”. Jadi, jika benar Pemerintah concern pada KEPATUHAN ASN menjalankan kewajiban agamanya sesuai ajaran agama dan petunjuk kitab suci masing-masing agama, maka semestinya pemotongan gaji itu TIDAK HANYA BERLAKU BAGI ASN MUSLIM. Saya tidak tahu apakah dalam agama lain (Hindu, Budha, Kong Hu Chu) juga ada kewajiban membayarkan semacam zakat dan perpuluhan. Jika ada, maka sekalian saja Pemerintah mengakomodir semuanya. Jangan tanggung-tanggung jika negara mau ikut campur sampai sebegitu jauh ke soal kepatuhan ummat beragama menjalankan perintah agamanya. Bukankah Kementrian yang dipimpin Pak Lukman Hakim Saifuddin namanya “Kementrian Agama” yang menaungi beberapa macam agama, bukan hanya Islam? Lain lagi kalau Kementriannya diganti menjadi Kementrian Agama Islam, sehingga hanya mengurusi ummat Islam saja, tidak ada concern pada ummat agama lain. Tentu hal ini tidak dikehendaki bukan?

Setiap Idul Fitri dikenal istilah THR, Tunjangan Hari Raya. Namun tidak berarti hanya pegawai Muslim saja yang berhak. Apapun agamanya berhak mendapat THR, yang belakangan namanya diubah menjadi Tunjangan Hari Besar Keagamaan. Jadi, jika soal pemberian tunjangan diberikan TANPA MEMANDANG APA AGAMA PEGAWAI, maka semestinya demikian juga dalam hal pemotongan. Berlakukan saja potongan yang besarnya sesuai perintah agama masing-masing pegawai.

Satu hal lagi, dalam membayarkan zakat harus ada “akad” atau niat. Sebab zakat itu bagian dari ibadah, maka harus jelas niat dari si waib zakat alias muzakki. Jika ada seorang ASN yang gajinya belum mencapai nishab (yang tersisa setelah dipotong bayar hutang dan kebutuhan hidup) dan belum melewati haul, lalu dia TIDAK IKHLAS gajinya dipotong, maka TIDAK SAH semuanya. Sudah zakatnya sendiri tidak memenuhi rukun wajb zakat, masih ditambah pula tidak ada keridhoan si pemilik harta, maka makin sulit pula penarik potongan untuk mempertanggungjawabkannya.

* * * 

BAGAIMANA DISTRIBUSINYA?

Hasil potongan terkumpul dipakai untuk mengentaskan kemiskinan?! Hei, tunggu dulu, dalam aturan Islam ada 8 (delapan) golongan yang berhak menerima zakat. Termasuk para musafir, mereka yang berjihad di jalan Allah, para muallaf. Jadi bukan hanya kaum fakir dan miskin saja yang berhak atas zakat. Fakir dan miskin itu beda pula pemahamannya. Orang miskin adalah orang yang memiliki penghasilan namun penghasilannya tak cukup memenuhi kebutuhan hidupnya sehingga dia disebut miskin. Sedangkan fakir adalah orang yang tak memiliki pekerjaan dan penghasilan, sehingga jelas dia tidak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya.

Dalam Undang-Undang Dasar negara kita (UUD 1945), fakir miskin dan anak terlantar DIPELIHARA OLEH NEGARA. Dan negara sudah memungut pajak dari setiap transaksi serta penghasilan warganya yang memenuhi syarat untuk dikenakan pajak. Pajak itulah yang bisa dipakai oleh negara untuk mensejahterakan rakyatnya, disamping tentunya hasil bumi dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya.

Jadi sungguh tidak ada dasarnya jika pengentasan kemiskinan kemudian dibebankan menjadi kewajiban ASN Muslim yang dengan dalih zakat lalu gajinya dipotong. Jika dahulu para founding father negeri ini yang Muslim sudah mau mengalah dengan menghilangkan 7 kata dari Piagam Jakarta : “dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya”, maka semestinya negara juga tidak ikut campur dalam hal penunaian kewajiban berzakat sampai ikut memungut zakat segala. Ini bukan negara KHILAFAH, bukan? Jangan bebankan kewajiban mengentaskan kemiskinan hanya kepada ummat Islam.

Jika nanti pemotongan itu tetap diberlakukan tanpa memenuhi syarat sesuai hukum fiqih dalam agama Islam, maka sebaiknya lembaga-lembaga pengumpul zakat profesional dan para ulama fiqih, bisa memberikan kartu merah. Rumah Zakat (RZ), Baitul Maal Hidayatullah (BMH), Yayasan Dana Sosial al Falah (YDSF), Dompet Dhuafa (DD), Aksi Cepat Tanggap (ACT) yang sudah berpengalaman menjadi pengumpul dana zakat, infak dan shodaqoh serta sudah sangat dipercaya oleh para muzakki dan donatur, bersegeralah mengacungkan kartu merah.
Siapa tahu nanti diberi tantangan disuruh mengelola zakat ASN.

Lembaga-lembaga pengumpul dan pengelola ZIS yang saya sebut di atas sudah sangat dikenal luas. Kepercayaan donatur itu diraih dengan BUKTI AMANAH selama belasan bahkan puluhan tahun, mengelola dana ummat Islam dengan transparan dan akuntable.

Sekali lagi, karena ini terkait soal agama dan hukum fiqih di dalamnya, maka Mentri Agama jangan gegabah! Apalagi Pak Jokowi sendiri pernah berkata “JANGAN BAWA-BAWA AGAMA KE DALAM MASALAH POLITIK”. Nah, kenapa soal kewajiban menjalankan perintah agama yang sifatnya urusan individu dengan Tuhan-nya kok malah akan diatur dalam PERPRES?!
Bukankah ini justru membawa urusan agama ke ranah politik dan pemerintahan?!


 

Dikutip dari             : Muslim Djamil

Penulis                   : -
 

Jika artikel ini bermanfaat, silahkan share.  Lets change the world together saudaraku !...



Comments