Quotes

  • IKHLAS adalah Kepasrahan, bukan mengalah apalagi menyerah kalah

  • Solusi untuk setiap masalah adalah dengan Sabar dan Istighfar

  • Kesalahan terburuk kita adalah tertarik pd kesalahan orang lain

  • “Hanyalah kepada Allah aku mengadukan kesusahan dan kesedihanku.” (Q,S Yusuf: 86)

  • Kegelisahan akan hilang saat shalat dimulai

BERAGAM UPAYA PENISTAAN AGAMA #3 Editorial


 

Solusi dan Rekomendasi

Penistaan Islam baik terhadap ajaran, symbol dan “pagar pengaman” dilakukan secara masif terhadap masyarakat, khususnya yang awam, dengan modus operandi yang dikemas dalam beragam media aksi. Dalam kasus penyebaran faham sesat, strategi penguatan eksistensi mereka menggunakan pola kolaborasi bersama-sama dengan kelompok minoritas lain (baik agama, sekte, maupun etnis). Mereka meneriakkan perlindungan hak asasi manusia, kesetaraan dalam kebhinekaan, serta kebebasan berserikat dan berkumpul atas jaminan konstitusi.

Maka dalam upaya membentengi Islam baik ajaran maupun simbol dari berbagai upaya penistaan itu, perlu dilaksanakan beberapa program aksi yang berorientasi pada dua aspek: Pertama, tumbuhnya kesadaran kolektif masyarakat muslim pada umumnya tentang penyimpangan dan penyebaran virus aliran sesat dan penistaan simbol dalam mengikis akidah dan persatuan umat Islam. Untuk itu perlu dilakukan aksi edukasi terhadap masyarakat di tanah air. Dalam konteks ini, peran para ulama dan cendikiawan muslim Indonesia sangat diperlukan, karena ajaran dan pandangan hidup Islam dan konsep-konsepnya harus terus diajarkan ke seluruh lapisan umat Islam Indonesia secara simultan dan integral, tidak setengah-setengah. Islamisasi jiwa adalah kata layak untuk umat Islam Indonesia saat ini.

Selain itu, peranan dakwah Islam secara internal sangat penting sebagai upaya transformasi dan internalisasi nilai-nilai ajaran Islam kepada umat, dalam pelaksanaannya memerlukan adanya sistem perencanaan yang memadai agar dapat mencapai hasil dan tujuan yang diharapkan. Salah satu perencanaan yang dimaksud adalah memahami secara objektif dan komprehensif sasaran dakwah sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan strategi dakwah yang tepat bagi pelaku dakwah dalam melaksanakan tugasnya pada suatu komunitas tertentu.

Kedua, terlindunginya ajaran Islam dan masyarakat muslim awam dari gerakan penistaan agama. Untuk itu, ormas Islam dan lembaga-lembaga dakwah serta kelompok-kelompok perjuangan Islam harus bersatu, bahu membahu dalam penguatan langkah strategis aksi advokasi, baik merumuskan pokok-pokok pikiran tentang Undang-undang yang melindungi Islam dan umat Islam, mengawal pembahasan di DPR RI, mencermati dinamika yang terjadi dalam forum pem­ba­hasan di DPR RI. Selain itu, melakukan pendekatan hukum melalui pengadilan.

Misalnya, untuk mengantisipasi masalah aliran sesat, seperti Syiah, umat Islam harus menyusun rancangan regulasi tentang pelarangan Syiah yang kemudian disampaikan kepada DPR dan pemerintah. Selain itu, umat Islam juga harus membentuk tim yang menyusun laporan dan pengaduan bahwa Syiah secara nyata dan meyakinkan dengan bukti-bukti kuat telah melakukan penodaan ajaran Islam, makar dan mengganggu ketentraman hidup masyarakat dan utamanya telah mengancam keutuhan NKRI. Berikutnya dilakukan penegakan hukum pidana terhadap pelaku dan organisasi yang terkait dengan pendekatan multidoor (berbagai pendekatan hukum) seperti KUHP, UU Terorisme,UU Ormas dan perundangan atau produk hukum yang berlaku. Demikian itu seperti dikemukakan Pakar Hukum Tata Negara, Prof.Dr.Asep Warlan Yusuf,SH,MH dalam seminar tentang “Bahaya Idelogi Syiah Terhadap Keutuhan NKRI” yang diselenggarakan Aliansi Nasional Anti Syiah (ANNAS) di Bandung, Ahad (29/11/2015).

Sementara menurut Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat, Prof. Dr. KH Didin Hafidhuddin setiap pelecehan agama itu harus dikenai sanksi hukum. “Setiap pelecehan pada agama harus ditindak tegas, itu kan melanggar Undang-undang penodaan agama, apalagi dalam segi kesengajaan, seperti terompet, Alquran disandal/sepatu, dan tarian bali di atas Sajadah dan lain sebagainya” terang Kiyai Didin saat ditemui di Masjid Al Hijri UIKA Bogor, Ahad (10/1/2016).

Menurutnya, setiap unsur kesengajaan harus ditindak tegas. Jangan kemudian karena minta maaf lalu dimaafkan, dan hukuman di berikan supaya menjadi pelajaran, sebab dalam undang-undang penistaan agama sangat berat hukumannya. Karena itu, aparat penegak hukum harus tegas dalam masalah ini. “Polisi harus turun tangan, jangan sampai masyarakat yang langsung melakukan tindakan, itu nanti dianggap anarkis," ujarnya. “Tapi kalau penindak hukum diam saja, itu bisa menimbulkan akibat yang fatal, intinya di negara ini tidak boleh ada penistaan-penistaan agama," pungkas Kyai Didin.

Sebagaimana telah kita ketahui bahwa sejatinya ketentuan perundang-undangan kita sudah mengatur yang substansinya adalah perlindungan umat beragama seperti pada UU No 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan, Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama, Kitab Undang Undang Hukum Pidana khususnya Pasal 156 a, SK Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No  9 dan 8 tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Dalam Memelihara Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat, yang seluruhnya jika dipatuhi dengan baik sudah cukup melindungi.

UU No 1/PNPS/1965 bermaksud melindungi umat beragama dengan sanksi jelas bagi penoda agama sebagaimana dirumuskan dalam deliknya:  

Pasal 1 berbunyi “Setiap orang dilarang dengan sengaja di muka umum menceritrakan, menganjurkan, dan mengusahakan dukungan umum untuk melakukan penafsiran tentang sesuatu agama yang dianut di Indonesia atau melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan yang menyerupai kegiatan-kegiatan keagamaan dari pokok ajaran agama itu” 

Pasal 156 a KUHP berbunyi:  “Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun barangsiapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan  a. Yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia”  

Ketentuan ini meskipun masih lemah dari hakekat perlindungan terhadap kesucian agama karena lebih bersifat menjaga “ketertiban umum” daripada “penodaan agama” itu sendiri, namun sudah “lumayan” untuk mencegah dan menghukum. Berdasarkan fakta empirik pemberlakuan ketentuan ini harus didahului dengan konflik atau reaksi keras penentangan terhadap pelaku penodaan tersebut.

Kasus “Tajul Muluk” Pengurus IJABI di Sampang Jawa Timur dapat menjadi bahan berharga. Pengadilan Negeri (PN) Sampang telah menghukum tokoh Syi’ah ini setelah terjadi konflik penyerangan dan pembakaran hingga menewaskan tersebut (Putusan No 69/Pid.B/2012/PN.Spg hukuman 2 tahun). Delik Pasal 156 a KUHP dikenakan kepadanya. Hal penting yang menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim PN Sampang antara lain yang bersangkutan telah menyampaikan ajaran yang tidak sesuai dengan ajaran Islam pada umumnya, menyampaikan atau mengajarkan bahwa Al Qur’an yang ada tidak asli, menyampaikan atau mengajarkan rukun Iman 5 (tauhidullah, nubuwwah, al-Imamah, al-‘adl, al-ma’aad) dan rukun Islam 8 (shalat, puasa, zakat,khumus, haji, amar ma’ruf nahi munkar, jihad dan al-wilayah).

Putusan PN Sampang ini diperkuat oleh Pengadilan Tinggi (PT) Surabaya yang tertuang dalam surat bernomor 481/Pid/2012/PT.Sby. PT Surabaya itu memutuskan terdakwa Tajul Muluk alias Ali Murtadha terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perbuatan yang bersifat penodaan agama. Tajul yang semula divonis 2 tahun oleh PN Sampang bertambah menjadi 4 tahun penjara karena putusan PT. Dalam keputusan itu pengadilan tinggi berpendapat terdakwa telah memenuhi unsur pasal 156a KUHP seperti yang menjadi dakwaan JPU, yaitu melakukan tindak pidana penodaan agama. 

Terakhir, Mahkamah Agung (MA) menolak permohonan kasasi yang diajukan oleh Tajul Muluk alias Ali Murtadha. Keputusan itu tertuang dalam petikan putusan MA dengan Nomor 1787 K/ Pid/2012 yang dikirim oleh MA ke Pengadilan Negeri (PN) Sampang tertanggal 9 Januari 2013. Inilah pertama kalinya seorang missionaris Syi’ah dihukum karena melakukan penghinaan atau penodaan. Dengan adanya putusan hukum di tingkat Mahkamah Agung, maka hal ini dapat menjadi Jurisprudensi yang bagus bagi segenap aparatur pemerintah RI untuk bersikap tegas dalam melarang segala bentuk kegiatan agama Syiah.

Sebagaimana dinyatakan Direktur Eksekutif SNH Advocacy Center, Sylviani Abdul Hamid sehubungan dengan dikeluarkannya Surat Edaran Walikota Bogor Nomor 300/1321-Kesbangpol tertanggal 22 Oktober 2015 tentang Himbauan Pelarangan Perayaan Asyura (Hari Raya Kaum Syiah) di Bogor. Sylvi menilai, surat edaran yang dikeluarkan oleh Walikota Bogor  sudah tepat dan benar sesuai dengan hukum yang ada di Indonesia.

Ia mengingatkan kepada para pejabat agar tidak lupa ingatan dan keluar dari konteks hukum dimana Mahkamah Agung telah memutuskan bahwa ajaran syiah menyimpang dari agama Islam sebagaimana tertuang dalam Putusan Mahkamah Agung itu.

Tak kalah penting, para ulama dan ormas Islam perlu merumuskan langkah strategis dalam mencermati dan mengkritisi RUU Perlindungan Umat Beragama (RUU PUB) yang tengah digodog pemerintah, yang kehadirannya dapat mengkhawatirkan atau memberi harapan. Hal ini disebabkan belum jelasnya ketentuan yang dikandungnya karena RUU tersebut belum disosialisasikan ke masyarakat. Kekhawatirannya adalah RUU ini mereduksi ketentuan yang sudah ada seperti UU No 1/PNPS/1965, Pasal 156 a KUHP, dan SKB tentang pendirian Rumah Ibadah, atau melindungi ajaran-ajaran sesat seperti Ahmadiyah, Bahai, dan Syi’ah. Harapannya adalah dapat memperkuat status hukum SKB menjadi UU yang bersanksi pidana, memperkokoh UU Penodaan Agama, serta lebih menjelaskan tentang detail rumusan penodaan Agama tersebut termasuk menghina atau melecehkan Kitab Suci, Nabi, Istri dan keluarga Nabi, serta para Shahabatnya.    

Perjuangan umat Islam yang mengkhawatirkan perkembangan gerakan aliran sesat yang semakin masif dan ofensif harus mampu menjadikan UU PUB nanti adalah UU yang jauh lebih maju dari peraturan perundang-undangan yang ada, harus lebih efektif untuk menangkal perkembangan faham sesat. Mampu menempatkan pengembangan aliran sesat sebagai perbuatan kriminal.  

Langkah advokasi di atas tentu tidak sederhana dan perlu waktu panjang, namun jika umat Islam bersinergi dan bersungguh-sungguh maka penyelesaikan kasus-kasus penodaan agama Islam secara hukum bukanlah sesuatu yang mustahil.

Dengan kerja sama, kerja cerdas, kerja ikhlas serta bersatunya semua elemen umat Islam dan anak bangsa maka membebaskan Indonesia dari setiap paham sesat dan aksi penistaan simbol-simbol Islam dapat terwujud. Wallaahu A’lam.

 

By Amin Muchtar, Anggota Dewan Syuro DPP ANNAS dan Anggota Komisi Akidah Dewan Hisbah PP Persis


 

Dikutip dari             : -

Penulis                   : Amin Muchtar, Anggota Dewan Syuro ANNAS
 

Jika artikel ini bermanfaat, silahkan share.  Lets change the world together saudaraku !...

 



Comments