Quotes

  • IKHLAS adalah Kepasrahan, bukan mengalah apalagi menyerah kalah

  • Solusi untuk setiap masalah adalah dengan Sabar dan Istighfar

  • Kesalahan terburuk kita adalah tertarik pd kesalahan orang lain

  • “Hanyalah kepada Allah aku mengadukan kesusahan dan kesedihanku.” (Q,S Yusuf: 86)

  • Kegelisahan akan hilang saat shalat dimulai

KLASTERISASI PERSAINGAN CURANG PEMILU PRESIDEN BERPARADIGMA TERSTRUKTUR SISTEMATIS DAN MASIF Nasional

 

KLASTERISASI PERSAINGAN CURANG PEMILU PRESIDEN

BERPARADIGMA TERSTRUKTUR SISTEMATIS DAN MASIF

Dr. H. Abdul Chair Ramadhan, S.H., M.H. *2     Nicholay Aprilindo, S.H., M.H. *3

 

I.Prolog

Pemilu yang berasaskan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, menggambarkan kontruksi hukum Pemilu menujuk pada tiga identifikasi. Pertama, asas “langsung, umum, bebas dan rahasia”, menunjuk pada perlindungan terhadap pemilih  (protection of voters). Kedua, asas “jujur” menunjuk pada pemeliharan kompetisi yang bebas (maintenance of free competition). Ketiga, asas “adil” menunjuk pada pencegahan terjadinya penyalahgunaan kekuatan ekonomi dan kekuasaan (prevention of abuse of economic power and abuse of power). Ketiga kriteria tersebut harus menjelma dalam subtansi regulasi Pemilu, struktur kelembagaan, dan kultur.

Penyelenggaraan Pemilu juga harus mengacu kepada aksiologi hukum,

“kepastian hukum yang adil,” sebagaimana disebutkan dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Apabila, asas kepastian (rechtsicherheit) dan asas keadilan (gerechtigkeit) terwujud, maka dapat dipastikan asas kemanfaatan (zwechtmassigket) akan tercipta. Dalam memfungsikan law enforcement, maka ketiga tumpuan hukum tersebut harus mendasari baik dalam tahap pembentukan hukum maupun dalam tahap aplikasi penegakan hukumnya. Ketiga tumpuan hukum itulah yang menjadi dasar bagi Mahkamah Konstitusi melakukan pergeseran paradigma. Dari paradigma konservatif menuju paradigma progresif, tidak hanya mengacu pada model kuantitatif, namun juga merujuk model kualitatif. Hal ini dapat dilihat dari diadospinya konsep terstruktur, sistematis dan massif, lazim disingkat TSM dalam beberapa putusan Mahkamah Konstitusi.

Dalam rangka mengidentifikasi persaingan curang Pemilu Presiden yang terjadi secara TSM, penulis melakukan analisis dengan mengacu pada teori Critical Legal Studies dan menggunakan konsepsi yang terdapat dalam  Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha, khususnya posisi dominan. 

II.Hasil Kajian 

Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal konstitusi telah berupaya memajukan demokrasi melalui terobosan hukum yang tergolong progresif. Progresifitas putusan Mahkamah Konstitusi menunjuk pada dikedepankannya “substantial justice” pada penyelenggaraan hukum pemilu (electoral law). Mahkamah telah menempatkan dirinya bukan hanya sebatas memutus perselisihan hasil perolehan suara, namun juga menyatakan berwenang untuk menilai adanya pelanggaraan secara TSM yang berpengaruh terhadap perolehan suara. 

Undang-Undang Pemilukada yang tidak mengenal adanya hubungan kausalitas antara pelanggaran Pemilu dengan perolehan suara Pemilu, tidak menjadi hambatan bagi Mahkamah untuk menegakkan hukum dan keadilan. Paradigma penyelesaian sengketa Pemilukada oleh Mahkamah tidak dimaksudkan melakukan fungsi peradilan pidana atau administrasi, namun lebih pada mengadili setiap pelanggaran yang berimplikasi siqnifikan terhadap perolehan suara. Dengan kata lain, terjadi hubungan kausalitas (causal verband) antara pelanggaran Pemilu dengan perolehan hasil Pemilu.

Setidaknya terdapat 4 (empat) putusan Mahkamah Konstitusi yang progresif. Pada Putusan Nomor : 41/PHPU.D-VI/2008, Nomor : 41/PHPU.D-VIII/2010, dan Nomor : 144/PHPU.D-VIII/2010, Mahkamah memutuskan Pemungutan Suara Ulang. Pada Putusan Nomor : 45/PHPU.D-VIII/2010, Mahkamah selain membatalkan Penetapan Hasil Perolehan Suara juga mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebagai Pemenang Pemilukada Kotawaringin Barat dan memerintahkan KPU Kabupaten Kotawaringin Barat untuk menerbitkan surat Keputusan yang menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebagai Bupati dan Wakil Bupati terpilih. Penilaian Mahkamah terhadap rangkaian pelanggaran-pelanggaran yang bersifat TSM dimaksudkan sebagai penentu putusan dengan alasan pelanggaran yang memiliki tiga sifat itu dapat mepengaruhi hasil peringkat perolehan suara dalam Pemilukada.  Hal ini merupakan solusi hukum dan menjadi yurisprudensi. Putusan Mahkamah ini sejalan dengan teori relevansi yang sama sekali tidak mengadakan pembedaan antara sebab dan akibat.

Terkait dengan persaingan curang Pemilu Presiden yang terjadi secara TSM, maka perlu dilakukan analisis dengan teori Critical Legal Studies (CLS). CLS mengkritik hukum positif, yang nyatanya memihak ke politik dan sama sekali tidak netral. CLS berusaha untuk membuktikan bahwa di balik hukum dan tatanan sosial yang muncul ke permukaan sebagai sesuatu yang netral, sebenarnya di dalamnya penuh dengan muatan kepentingan tertentu. Menurut pandangan CLS, doktrin hukum yang selama ini terbentuk, sebenarnya lebih berpihak kepada mereka yang mempunyai kekuatan (power), baik itu kekuatan ekonomi, politik ataupun militer. Oleh karena itu, dalam memahami masalah hukum juga harus selalu dilihat dari konteks power-relations

CLS memperkenalkan tiga bentuk metode yakni, “trashing”, “genealogy” dan “deconstruction”. Pada tulisan ini, metode trashing dan genealogy digunakan secara simultan. Metode trashing digunakan untuk mematahkan atau menolak pemikiran hukum yang memisahkan secara absolut model kualitatif dan model kuantitatif dalam perselisihan perolehan suara di Mahkamah Konstitusi. Metode genealogy digunakan untuk kepentingan interpretasi silsilah, kemudian digunakan memperkuat suatu konstruksi hukum. 

            Trashing & Genealogy

Kewenangan Mahkamah Konstitusi, dalam hal mengadili perselisihan hasil Pemilu tidaklah dimaksudkan semata-mata hanya mengadili perselisihan perolehan suara belaka dengan pendekatan positivistik. Sebagai bagian dari kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi dituntut untuk menegakkan hukum dan keadilan (Pasal 24 ayat 1 UUD 1945). Dengan demikian, penegakan hukum dimaksud harus sejalan dan selaras dengan aksiologi hukum yang dianut. Perselisihan hasil Pemilu, bukan hanya sebatas persoalan kuantititaif belaka, namun juga menyangkut permasalahan kualitatif. Terjadinya persaingan curang otomatis mempengaruhi perolehan suara dan tentu perolehan suara tersebut adalah tidak sah, didapatkan secara melawan hukum. 

Pada putusan Nomor 41/PHPU.D-VI/2008, Mahkamah dalam ratio decidendi menyatakan tidak boleh membiarkan aturan-aturan keadilan prosedural (procedural justice) memasung dan mengesampingkan keadilan substantif (substantive justice). Pertimbangan Mahkamah ini sejalan dengan kaidah fiqh, “mengamalkan dua dalil sekaligus lebih utama daripada meninggalkan salah satunya selama masih memungkinkan”. Kaidah ini menjelaskan patokan yang harus dipegang ketika kita menemui dua dalil yang nampaknya berseberangan atau bertentangan, maka sikap kita adalah menjamak dan menggabungkan dua dalil tersebut selama masih memungkinkan. Keberadaan dalil-dalil itu untuk diamalkan dan tidak boleh ditinggalkan, kecuali berdasarkan dalil yang lain. Jadi, hukum asalnya adalah tetap mengamalkan dalil tersebut. Dapat dikatakan, Mahkamah menggunakan metode menjamakkan dan mengkompromikan keduanya.  

Satu prinsip hukum dan keadilan yang dianut secara universal menyatakan bahwa “tidak seorang pun boleh diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukannya sendiri dan tidak seorang pun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain” (nullus/nemo commodum capere potest de injuria sua propria). Dengan demikian, tidak satu pun Pasangan Calon yang boleh diuntungkan dalam perolehan suara akibat terjadinya pelanggaran konstitusi dan prinsip keadilan dalam penyelenggaraan Pemilu. 

Pemahaman terstruktur, sistematis dan masif dapat diambil dari beberapa putusan Mahkamah Konstitusi. Dalam Putusan Nomor 144/PHPU.D-VIII/2010 tertanggal 3 September 2010, yang mengadili sengketa hasil pemilu Kota Manado tahun 2010, Mahkamah menilai telah terjadi pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif. Hal ini dikarenakan adanya pelanggaran dari pihak terkait, dengan memobilisasi Pegawai Negeri Sipil secara terorganisasi, terstruktur, dan terencana dengan sangat baik dari awal. Hal ini dilakukan dengan pertemuan yang melibatkan para Camat, Lurah, dan kepala lingkungan se-Kota Manado untuk mendukung pihak terkait menjadi pemenang pemilu kepala daerah Kota Manado. Disertai juga dengan intimidasi berupa pemecatan kepada beberapa lingkungan dan karyawan perusahaan daerah pasar Kota Manado, yang tidak mau mendukung pihak terkait. Pada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 45/PHPU.DVIII/2010 tertanggal 7 Juli 2010, yang mengadili sengketa hasil pemilu Kota Waringin Barat, Mahkamah Konstitusi menilai telah terjadi pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif. Hal ini ditetapkan karena adanya money politic secara terorganisir, terstruktur, dan terencana dengan sangat baik sejak awal. Ditemukan adanya persiapan pendanaan secara tidak wajar untuk membayar relawan dan rekrutmen warga sebagai relawan, yang dipersiapkan dengan organisasi yang tersusun dari tingkatan paling atas pasangan calon kampanye, tim kampanye, sampai dengan para relawan di tingkat Rukun Tetangga. Meskipun tidak terdapat aturan yang pasti terkait unsur dan definisi terstruktur, sistematis dan masif, tetapi dari kedua putusan tersebut dapat digarisbawahi, bahwa pelanggaran yang bersifat terstuktur, sistematis dan masif adalah pelanggaran yang bersifat (i) terstruktur apabila pelanggaran tersebut melibatkan aparat pemerintah, atau yang menjalankan rencana tersebut adalah aparat pemerintah, (ii) sistematis apabila pelanggaran tersebut sejak awal telah disusun, direncanakan, atau dirancang secara matang, dan (iii) masif apabila pelanggaran tersebut terjadi secara luas di berbagai wilayah, meskipun tidak harus di seluruh wilayah pemungutan suara.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, TSM dirumuskan dalam Penjelasan Pasal 286 Ayat (3). Pelanggaran terstruktur adalah kecurangan yang dilakukan oleh aparat struktural, baik aparat pemerintah maupun penyelenggara pemilihan secara kolektif atau secara bersamasama. Pelanggaran sistematis adalah pelanggaran yang direncanakan secara matang, tersusun, bahkan sangat rapi. Pelanggaran masif adalah dampak pelanggaran yang sangat luas pengaruhnya terhadap hasil pemilihan bukan hanya sebagian. 

Pembentuk undang-undang mengidentifikasikan pelanggaran secara terstruktur sebagai bentuk kecurangan yang terjadi dengan penyertaan (deelneming). Dalam ilmu hukum pidana, penyertaan merupakan perluasan pertanggungjawaban pidana, bukan perluasan perbuatan pidana. Dalam delik turut serta, terdapat dua jenis peserta. Pertama, mereka yang langsung berusaha terjadinya peristiwa pidana. Kedua, mereka yang hanya membantu usaha yang dilakukan oleh mereka – pada yang disebut pertama – yaitu mereka yang tidak langsung berusaha. Mereka yang termasuk golongan pertama disebut auctores atau urheber, sedangkan mereka yang termasuk golongan kedua disebut gehilfe. Urheber, adalah yang melakukan inisiatif dan gehilfe adalah yang membantu saja. 

Pembagian dalam dua golongan tersebut juga dianut dalam Pasal 55 KUHP. Disebut mereka yang termasuk golongan urheber adalah yang melakukan (pleger), yang menyuruh melakukan (doen pleger), yang turut serta (medepleger), dan yang membujuk melakukan (uitlokker). Pada Pasal 56 KUHP disebut mereka yang menjadi gehilfe, yaitu orang yang membantu (medeplichtige). Adapun pelanggaran yang berlaku secara sistematis menunjuk adanya pemufakatan jahat diantara para pihak. Di sini terdapat perjumpaan kehendak dan dapat dipastikan adanya kesengajaan yang bercorak dengan maksud (als oogmerk). 

Keberlakuan terstruktur dapat berupa pemusatan atau penguasaan berbagai sumberdaya baik secara vertikal maupun horizontal atau dari hulu hingga hilir (upstream downstream). Terjadinya tindakan terstruktur ini telah menjadikan salah satu Pasangan Calon memiliki posisi dominan. Pada posisi yang demikian, akan tercipta kondisi Pasangan Calon dimaksud tidak mempunyai pesaing yang berarti dalam Pemilu Presiden. Kecurangan posisi dominan ditunjukkan dengan kemampuan akses terhadap berbagai sumberdaya yang diperoleh secara melawan hukum. Selain itu, termasuk pula kemampuan untuk ‘menyesuaikan diri’ terhadap regulasi (electoral terms) yang dikeluarkan oleh penyelenggara Pemilu.

            Deconstruction

Kemudian, analisis deconstruction guna mengidentifikasi persaingan curang Pemilu Presiden, teori kausalitas dalam ilmu hukum pidana dapat dijadikan rerefensi. Pendekatan kausalitas ini mengkombinasikan pendekatan ante factum (teori generalisir) maupun post factum (teori individualisir). Baik teori generalisir maupun individualisir hanya mencari satu saja dari berbagai sebab, yaitu perbuatan manakah yang paling dominan menimbulkan akibat. Dalam konteks Pemilu, kecurangan bukan hanya terjadi setelah pemungutan suara (post factum). Namun juga harus dirunut berbagai peristiwa yang terjadi sebelum pencoblosan (ante factum).  


Dapat dirumuskan, harus adanya korespondensi dan tentunya dapat dibuktikan persaingan curang secara TSM, baik sebelum pencoblosan suara (ante factum) maupun sesudahnya (post factum).  Postulatnya, “tidak ada akibat yang tergolong masif tanpa adanya tindakan terstuktur dan sistematis”. Tindakan persaingan curang secara terstuktur dan sistematis berkorelasi dengan perolehan suara yang demikian masif. Pola posisi dominan dan akibat yang masif menjadi parameter dalam pembuktian persaingan curang Pemilu Presiden. Sebagai pengingat, dalam Teori Korespondensi (Correspondence Theory of Truth), bahwa pernyataan-pernyataan adalah benar sepanjang berkorespondensi terhadap fakta. Kebenaran atau suatu keadaan dikatakan benar, jika ada kesesuaian antara yang dimaksudkan oleh suatu pendapat dengan fakta yang terjadi. 

Tindakan terstruktur dan sistematis sebagai model kualitatif, melihat sebagai perbuatan melawan hukum yang sungguh-sungguh terjadi (onrecht in actu). Adapun model kuantitatif menunjuk pada dampak/akibat yang masif, melihat sebagai perbuatan melawan hukum yang mungkin terjadi (onrecht in potentie). Di sini, selalu ada keterhubungan antara tindakan terstuktur dengan sistematis di satu sisi. Di sisi lain, terjalin hubungan kausalitas antara tindakan terstuktur dan sistematis dengan terjadinya akibat yang bersifat masif tersebut. 

Dalam kaitannya dengan penyertaan persaingan curang, maka penyertaan yang dilakukan secara terstruktur dan sistematis harus adanya dua kesengajaan (dolus). Pertama, harus adanya kesengajaan untuk mengadakan kerjasama guna mewujudkan perbuatan diantara para pihak. Kedua, kerjasama yang konkrit yang didahului dengan perencanaan sedemikian rupa dalam mewujudkan perbuatan yang dikehendaki tersebut. Dalam perspektif ilmu hukum pidana penyertaan secara terstruktur dan sistematis ini identik dengan “dolus premeditatus,” yakni kesengajaan yang dilakukan dengan adanya perencanaan terlebih dahulu. Lazim dilakukan secara bersama-sama (penyertaan) dan didahului pemufakatan jahat. 

Keberlakuan secara masif adalah sebagai akibat (resultan) dari terstruktur dan sistematisnya persaingan curang. Terjadinya persaingan curang dibuktikan dengan sebab yang paling dominan dan dengannya menjadikan Pasangan Calon tertentu memiliki posisi dominan. Posisi dominan menjadikan Pasangan Calon memperoleh suara siqnifikan guna pemenangannya. Argumentasi ini sejalan dengan Penjelasan Pasal 286 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, yang

menyebutkan "pelanggaran masif” adalah dampak pelanggaran yang sangat luas pengaruhnya terhadap hasil pemilihan bukan hanya sebagian. 

Dari uraian yang telah disampaikan, bagan di bawah ini memvisualisasikan model persaingan curang Pemilu Presiden secara TSM, yang penulis istilahkan Persaingan Curang TSM (PC-TSM).

 

Bagan 1. Klasterisasi Persaingan Curang TSM

(Sumber: Abdul Chair Ramadhan, 2019)

 

 

Visualisasi di atas menjelaskan terintegrasinya dua model yang selama ini dipertentangkan, kualitatif vs kuantitatif. Dengan model PC-TSM, maka penekanannya diarahkan pada keterhubungan antar keduanya, bukan dikotomi. Garis putus-putus pada bagian dalam menegaskan harus adanya hubungan korespondensi dan harus pula dibuktikan adanya PC-TSM, baik sebelum pencoblosan suara (ante factum) maupun sesudahnya (post factum).

Klasterisasi Posisi Dominan Dalam PC-TSM 

Salah satu bentuk posisi dominan adalah adanya pertambahan jumlah pemilih tidak sah (melawan hukum). Pertambahan jumlah pemilih ini pada akhirnya akan terkonversi menjadi suara yang diperuntukkan bagi salah satu Pasangan Calon. Dengan demikian posisi dominan menunjuk pada adanya pertambahan jumlah pemilih secara melawan hukum. Pertambahan pemilih yang demikian adalah kecurangan dan hampir dapat dipastikan dilakukan secara terstruktur dan sistematis. Peluang terjadinya kecurangan menunjuk pada regulasi yang membuka ruang penambahan jumlah pemilih yang dalam implementasinya ternyata sangat sulit dipertanggungjawabkan kesahihannya.

Tabel di bawah ini mencoba untuk merumuskan tindakan Persaingan CurangTSM baik menyangkut tatacara, proses maupun mekanisme dalam semua tahapan Pemilu Presiden.

Bagan 2. Ilustrasi Kecurangan Perhitungan Suara

 

(Diolah dari berbagai sumber) 

 

Bagan 2 di atas menunjukkan persaingan curang dalam bentuk penambahan jumlah pmilih secara tidak sah dengan adanya pemilih ganda dan fiktif atau invalid yang kemudian akan dikonversi menjadi suara yang diperhitungkan untuk memenangkan salah satu Paslon. Kondisi yang demikian menjadikan salah satu Paslon dalam posisi dominan, sebab adanya tindakan yang terstruktur dan sistematis.

Pada tahap pemberian suara, dapat terjadi mobilisasi pemilih, tanpa alas hak ataupun memilih lebih dari sekali. Adaya surat suara ilegal, yang digunakan dalam pemberian suara secara tidak sah baik di TPS maupun di tempat lain, kemudian diperhitungkan sebagai layaknya suara sah. Pada kondisi yang demikian, form C1 dipalsukan dan termasuk rekapitulasinya. 

Terjadinya persaingan curang yang terkait dengan posisi dominan, juga dapat ditemui dalam hal-hal sebagai berikut:

  1. Politik uang (money politic), baik pada saat kampanye maupun pada saat menjelang pemberian suara di TPS.
  2. Pemanfaatan birokratisasi (Kementerian/Instansi/Pemerintah Daerah) maupun Badan Usaha Milik Pemerintah.
  3. Ancaman atau intimidasi, khususnya bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), baik tertulis maupun tidak tertulis, baik langsung maupun tidak langsung.
  4. Ketidaknetralan KPU, termasuk KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Persaingan Curang TSM Pemilu Presiden sejatinya adalah perbuatan pidana, namun oleh karena hal ini tidak diatur dalam Undang-Undang Pemilu, maka diperlukan penafsiran hukum guna menilai terjadinya kecurangan dimaksud. Rumusan undang-undang yang bersifat umum, lazimnya tidak pernah menampung secara pasti setiap peristiwa hukum. Oleh karena itu, Hakimlah yang berperan menghubungkan atau menyambungkan peristiwa hukum konkret (in concreto) dengan ketentuan hukum yang abstrak (in abstracto). 

Mahkamah Konstitusi dalam memutus perkara berdasarkan kebenaran materiil sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah

Konstitusi yang menyatakan, “Mahkamah Konstitusi memutus perkara berdasarkan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sesuai dengan alat bukti dan keyakinan hakim”. Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili..., dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”. Dalam ketentuan tersebut jelas dinyatakan bahwa Mahkamah

Konstitusi, mengadili dan memutus “hasil pemilihan umum” dan bukan sekadar “hasil penghitungan suara pemilihan umum” saja. Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga peradilan menjadi lebih tepat jika mengadili “hasil pemilihan umum” dan bukan semata-mata mengadili perselisihan hasil penghitungan suara. 

III.Epilog

Formulasi terstruktur dan sistematis menjadi penting dan strategis guna menentukan ada/tidaknya pelanggaran yang bersifat masif. Sepanjang dapat dibuktikan adanya korespondensi antara perbuatan terstruktur dengan sistematis yang melahirkan posisi dominan, maka akibat kecurangan yang bersifat masif lebih mudah dibuktikan. Di sinilah letak pertemuan model kualitatif dan kuantitatif, antara ante factum dengan post factum.  Perihal posisi dominan ini menjadikan persaingan Pemilu Presiden secara tidak sehat (unfair competition). Persaingan curang posisi dominan mencederai asas Luber dan Jurdil. Pada akhirnya keterpilihannya tidak memiliki legitimasi dan menghianati kedaulatan rakyat.

Konstitusionalitas Pemilu yang berasaskan jujur dan adil (Pasal 22E ayat 1 UUD 1945), memerlukan jaminan pemenuhan keadilan substansial  yang ‘berdiri tegak’ di atas kepastian hukum. Asas “jujur” mengandung makna penyelenggaran Pemilu tanpa adanya kecurangan, baik dalam tata cara, prosedur maupun mekanismenya dalam setiap tahapannya. Adapun asas “adil” menjiwai hukum pemilu (electoral law) dalam proses penyelenggaraan Pemilu (electoral process).  

Ketika Mahkamah telah memberikan putusannya, maka selesailah segala perselisihan. Sesuai dengan kaidah fiqh, “hukmul-haakim ilzaamun yarfa'u al-khilaf”, yang bermakna keputusan hakim adalah suatu yang harus ditaati sebagai pemutus perbedaan. 

Sekian, semoga bermanfaat. 

 

 

Jakarta, 24 Juni 2019.

 

 


Disarikan dari pengembangan hasil Focus Group Discussion, diselenggarakan oleh Lembaga Kajian Ilmiah-Strategis HRS Center bekerjasama dengan peneliti, Graha Lisan Hal, Jakarta, tanggal 15-16 Juni 2019. Diperuntukkan sebagai materi pada Seminar Nasional dengan tema “Aksiologi Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi : Perkara PHPU Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019”. Dalam rangka penelitian disertasi yang berjudul “Membangun Model Hukum Pemilu Presiden Berasaskan Jujur dan Adil: Analisis Critical Legal Studies Terhadap Penguatan Kewenangan Mahkamah Konstitusi.” Program Doktor Ilmu Hukum, Universitas Sebelas Maret, Surakarta.

*2 Director HRS Center, Ahli Hukum Pidana, dalam kapasitas selaku Co Promotor.

*3 Mahasiswa Program Doktor Ilmu Hukum, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, selaku peneliti. 

 

*********************************************************************

Salurkan donasi antum untuk menjaga Aqidah Umat dalam berbagai Program ANNAS FOUNDATION

Ke No. Rek. an. ANNAS FOUNDATION
Bank Muamalat :
129 000 3048 (Wakaf)
129 000 3049 (Shodaqoh)
129 000 3050 (Zakat)

Bank Mandiri :
13000 41 3000 40 (Wakaf)
13000 51 3000 54 (Shodaqoh)
13000 41 3000 57 (Zakat)

Hubungi Hot Line Kami 
Di 081 12345 741

Atau Bisa Langsung Ke Kantor Kas ANNAS Foundation 
Di Jl. CIJAGRA RAYA NO 39 
BANDUNG
Senin sd Sabtu 09.00 sd 15.30


#ANNAS
#SyiahbukanIslam
#JundullahANNAS
#GEMAANNAS
#GARDAANNAS
#ANNASFoundation

#ANNASINDONESIA
 

Dikutip dari             : -

Penulis                   : DR. H. Abdul Chair Ramadhan, S.H., M.H.
 

Jika artikel ini bermanfaat, silahkan share.  Lets change the world together saudaraku !...



Comments