Quotes

  • IKHLAS adalah Kepasrahan, bukan mengalah apalagi menyerah kalah

  • Solusi untuk setiap masalah adalah dengan Sabar dan Istighfar

  • Kesalahan terburuk kita adalah tertarik pd kesalahan orang lain

  • “Hanyalah kepada Allah aku mengadukan kesusahan dan kesedihanku.” (Q,S Yusuf: 86)

  • Kegelisahan akan hilang saat shalat dimulai

MEMBANGUN MODEL POLITIK HUKUM BERSYARIAH DALAM PARADIGMA NEGARA HUKUM PANCASILA #1 Nasional


 

RESUME DISKUSI PUBLIK HRS CENTER
“MEMBANGUN MODEL POLITIK HUKUM BERSYARIAH  DALAM PARADIGMA NEGARA HUKUM PANCASILA” #1

 

Diskusi Publik “Membangun Model Politik Hukum Bersyariah Dalam Paradigma Negara Hukum Pancasila”, dilangsungkan pada acara Milad I HRS Center, Selasa 3 September 2019 Hotel Balairung, Jakarta. Pemateri adalah para Mahasiswa Pascasarjana Doktor Ilmu Hukum (PDIH) Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta, Nicholay Aprilindo, S.H., M.H., M.M., Habiburokhman, S.H., M.H., dan Bob Hasan, S.H., M.H. Dengan moderator Dr. H. Abdul Chair Ramadhan, S.H., M.H., selaku Direktur HRS Center dan juga Alumni PDIH UNS.

Pembicara pertama Nicholay Aprilindo, menyampaikan materinya tentang “Membangun Model Hukum Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilu Presiden Dengan

Pendekatan Hukum Progresif”. Judul ini merupakan rencana penelitian disertasi pada PDIH UNS. Disampaikan, bahwa terjadinya pelanggaran yang bersifat “Terstuktur, Sistemik dan Masif” (TSM) pada Pemilu Presiden (Pilpres) lebih menunjuk pada adanya ‘perbuatan curang’ (fraud) yang menjadikan pasangan calon tertentu dalam ‘posisi dominan’. Posisi dominan terjadi, sebab adanya tindakan yang terstruktur dan sistemik. Perbuatan terstruktur dilakukan secara ‘bersama-sama’ atau ‘penyertaan’. Kecurangan terstruktur dapat berupa pemusatan atau penguasaan berbagai sumberdaya baik secara ‘vertikal’ maupun ‘horizontal’ atau dari ‘hulu’ hingga ‘hilir’ (upstream downstream). Adapun perbuatan sistemik adalah adanya ‘perjumpaan kehendak’ (meeting of mind) dan dapat dipastikan adanya kesengajaan yang bercorak ‘dengan maksud’ (als oogmerk).  Perbuatan tersebut dilakukan dengan adanya ‘perencanaan’ dan ‘pemukatan jahat’ terlebih dahulu. Jadi, kedua hal inilah yang meyebabkan terjadinya posisi dominan dan tentunya menjadikannya tidak memiliki saingan yang berarti. Penguasaan sumber daya tersebut adalah bersifat ‘ilegal’ atau ‘melawan hukum’. Tindakan persaingan curang secara terstuktur dan sistematis berkorelasi dengan perolehan suara yang demikian ‘masif’. Posisi dominan inilah yang menjadikan pasangan calon tertentu memperoleh suara siqnifikan guna pemenangannya. Kecurangan posisi dominan telah mencederai asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Pada akhirnya keterpilihannya tidak memiliki legitimasi dan menghianati kedaulatan rakyat. Menurutnya dalam upaya penyelesaian perselisihan hasil Pemilu, khususnya Pilpres diperlukan pendekatan progresif dengan adanya suatu pengadilan khusus, yakni Pengadilan Pemilu. Keberlakuan posisi dominan dan akibat yang masif menjadi ‘parameter’ dalam pembuktian persaingan curang Pemilu Presiden pada Pengadilan Pemilu. Pendekatan ‘kualitatif’ harus tetap dilakukan, selain pendekatan ‘kuantitatif’. 

Pembicara kedua Habiburokhman, menyampaikan materinya tentang  “Membangun Model Hukum Pidana yang Berkepastian dan Berkeadilan Berdasarkan  Doktrin Dualisme”. Judul ini merupakan rencana penelitian disertasi pada PDIH UNS. Disampaikan, bahwa Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elekronik (ITE), khususnya tentang ujaran kebencian pada Pasal 28 ayat (2) demikian ‘bias’ dan cenderung ‘subjektif’ dalam penerapannya, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan. Menurutnya, dalam berbagai kesempatan melakukan advokasi/pembelaan terhadap para aktivis dan Alim Ulama yang ‘terjerat’ kasus ‘ujaran kebencian’ lebih ‘dipaksakan’ pemenuhan unsurnya. Hal ini terjadi, sebab selama ini model yang dianut dalam hukum pidana adalah berdasarkan asas ‘monoistik’, yang menggabungkan antara ‘perbuatan pidana’ (actus reus) dengan ‘kesalahan’ (mens rea). Padahal asas monoistik ini telah usang dan tidak sesuai dengan perkembangan zaman. Dalam banyak kasus, pemenuhan unsur ‘kesengajaan’ (kesalahan) sebagai unsur subjektif dilakukan dengan pendekatan subjektif pula oleh para aparat penegak hukum. Dengan lain perkataan, pemenuhan unsur kesalahan tersebut bersifat formalitas belaka. Konstruksi ‘pertanggungjawaban pidana’ telah menempatkan faktor kesalahan sebagai faktor penentu pertanggungjawaban pidana. Jadi, kesalahan merupakan dasar pemidanaan atau yang menimbulkan hak untuk memidana. Oleh karena itu, tidak dapat dibenarkan pemenuhan unsur kesalahan secara subjektif, kesalahan harus diobjektifkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Oleh karena itu, menurutnya, diperlukan suatu model ‘dualistik’ dalam membangun ‘sistem hukum pidana’. Model ini memisahkan antara perbuatan dengan kesalahan. Dalam rangka pembaharuan KUHP Nasional, sudah selayaknya pengaturan perihal pemisahan dimaksud dirumuskan secara jelas. Penerimaan doktrin dualisme merupakan suatu kebutuhan yang harus mendapatkan validitasnya. 

bersambung.......................
 

*********************************************************************

Salurkan donasi antum untuk menjaga Aqidah Umat dalam berbagai Program ANNAS FOUNDATION

Ke No. Rek. an. ANNAS FOUNDATION
Bank Muamalat :
129 000 3048 (Wakaf)
129 000 3049 (Shodaqoh)
129 000 3050 (Zakat)

Bank Mandiri :
13000 41 3000 40 (Wakaf)
13000 51 3000 54 (Shodaqoh)
13000 41 3000 57 (Zakat)

Hubungi Hot Line Kami 
Di 081 12345 741

Atau Bisa Langsung Ke Kantor Kas ANNAS Foundation 
Di Jl. CIJAGRA RAYA NO 39 
BANDUNG
Senin sd Sabtu 09.00 sd 15.30


#ANNAS
#SyiahbukanIslam
#JundullahANNAS
#GEMAANNAS
#GARDAANNAS
#ANNASFoundation

#ANNASINDONESIA
 

Dikutip dari             : -

Penulis                   : DR. H. Abdul Chair Ramadhan, SH, MH.
 

Jika artikel ini bermanfaat, silahkan share.  Lets change the world together saudaraku !...

 


Comments