Quotes

  • IKHLAS adalah Kepasrahan, bukan mengalah apalagi menyerah kalah

  • Solusi untuk setiap masalah adalah dengan Sabar dan Istighfar

  • Kesalahan terburuk kita adalah tertarik pd kesalahan orang lain

  • “Hanyalah kepada Allah aku mengadukan kesusahan dan kesedihanku.” (Q,S Yusuf: 86)

  • Kegelisahan akan hilang saat shalat dimulai

MEMBANGUN MODEL POLITIK HUKUM BERSYARIAH DALAM PARADIGMA NEGARA HUKUM PANCASILA #2 Nasional


 

RESUME DISKUSI PUBLIK HRS CENTER 
“MEMBANGUN MODEL POLITIK HUKUM BERSYARIAH  DALAM PARADIGMA NEGARA HUKUM PANCASILA” #2

 

Pembicara ketiga Bob Hasan, menyampaikan materinya tentang “Membangun Model Revitalisasi Nilai-Nilai Pancasila Sebagai Dasar Negara Dalam Membangun Sistem Hukum Nasional Di Era Global”. Judul ini merupakan rencana penelitian disertasi pada PDIH UNS. Disampaikan, bahwa penempatan Pancasila sebagai ‘sumber dari segala sumber hukum negara’ adalah sesuai dengan Pembukaan UUD 1945 yang menempatkan Pancasila sebagai ‘dasar’ dan ‘ideologi’ negara serta sekaligus ‘filosofis’ bangsa dan Negara. Oleh karena itu, setiap materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan nilainilai yang terkandung dalam Pancasila. Di era globalisasi saat ini telah terjadi banyak penyimpangan terhadap nilai-nilai Pancasila. Hal ini dapat dilihat dari berbagai peraturan perundang-undangan yang tidak sesuai dengan Pancasila, seperti Undang-Undang Migas, Undang-Undang Penanaman Modal, Undang-Undang Sumber Daya Air, dan Undang-Undang Ketenagalistrikan. Kondisi ini terjadi tidak lepas dari kepentingan ‘oligarki kapitalistik’ yang menganut ideologi ‘liberalisme’, sehingga mampu menggeser ‘kedaulatan rakyat’ di bidang ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 UUD 1945. Tegasnya, dalam proses pembangunan hukum nasional, Pancasila sebagai ‘cita hukum’ belum menjadi acuan pembentukan peraturan perundang-undangan, khususnya yang terkait dengan bidang ekonomi. Selain itu, juga terjadi penyimpangan dalam memaknai Pancasila sebagai dasar Negara.

Pancasila bukan sebagai ‘pilar Negara’, sebagaimana sering disampaikan dengan ‘4 Pilar Kebangsaan’, yakni; Pancasila, UUD 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka

Tunggal Ika. Sebagai dasar Negara, kedudukan Pancasila sebagai ‘Staatsfundamentalnorm’. Pancasila harus dijadikan sebagai ‘paradigma’- yakni kerangka berpikir, sumber nilai, dan orientasi arah - dalam pembangunan hukum, termasuk semua upaya pembaruannya. Jika dikaji lebih mendalam, Negara Hukum Pancasila merupakan perwujudan teori hukum ‘transendental’ yaitu teori hukum yang di dasarkan atas nilai-nilai ke-Tuhan-an. Dalam rangka membangun hukum Pancasila, maka diperlukan model revitalisasi terhadap Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum Negara.

Ketiga pembicara juga menegaskan bahwa dalam upaya membangun model politik hukum guna mewujudkan “tujuan dan cita-cita nasional” yakni menuju “masyarakat adil dan makmur” memerlukan suatu model yakni dengan mengambil nilai-nilai ‘maslahat’ dari ‘syariat Islam’. Syariat Islam bersifat ‘fundamental’ dan ‘universal’, mencakup semua bidang/aspek kehidupan. Syariat Islam penuh dengan kemaslahatan (kemanfaatan). Di sisi lain, dalam ‘cita hukum’ menganut asas ‘kepastian’, ‘keadilan’ dan ‘kemanfaatan’. “Politik hukum bersyariah” adalah mempertemukan antara nilai-nilai kemanfaatan Syariat Islam dengan tujuan dan citacita nasional sebagaimana dimaksudkan oleh ‘the founding fathers’. Politik hukum bersyariah dimaksudkan agar terwujud ‘sistem hukum’, baik menyangkut ‘substansi’ peraturan perundang-undangan (substance), ‘struktur kelembagaan’ (structure) dan ‘budaya hukum’ (culture), yang menjamin keterpaduan antara Islam sebagai agama yang “rahmatan lil alamin” dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Dalam Islam, kebhinekaan adalah ‘sunnatullah’ yang harus dijaga dan dirawat guna persatuan Indonesia melalui ‘ukhuwah Islamiyah’, ‘wathoniyah dan ‘insaniyah’. Dalam banyak kajian ilmiah, Syariat Islam telah diakui sebagai sumber hukum. Secara ‘legal prosedural’ Syariat Islam dapat menjadi hukum Negara, sebab Indonesia bukan ‘Negara sekularistik’, melainkan ‘Negara simbiotik’, ditegaskan dalam Pasal 29 ayat (1) UUD 1945,Negara berdasar atas

Ketuhanan Yang Maha Esa.” 

Demikian resume hasil diskusi publik ini disampaikan untuk disebarluaskan, semoga bermanfaat.
 

selesai .......................

 

*********************************************************************

Salurkan donasi antum untuk menjaga Aqidah Umat dalam berbagai Program ANNAS FOUNDATION

Ke No. Rek. an. ANNAS FOUNDATION
Bank Muamalat :
129 000 3048 (Wakaf)
129 000 3049 (Shodaqoh)
129 000 3050 (Zakat)

Bank Mandiri :
13000 41 3000 40 (Wakaf)
13000 51 3000 54 (Shodaqoh)
13000 41 3000 57 (Zakat)

Hubungi Hot Line Kami 
Di 081 12345 741

Atau Bisa Langsung Ke Kantor Kas ANNAS Foundation 
Di Jl. CIJAGRA RAYA NO 39 
BANDUNG
Senin sd Sabtu 09.00 sd 15.30


#ANNAS
#SyiahbukanIslam
#JundullahANNAS
#GEMAANNAS
#GARDAANNAS
#ANNASFoundation

#ANNASINDONESIA
 

Dikutip dari             : -

Penulis                   : DR. H. Abdul Chair Ramadhan, SH, MH.
 

Jika artikel ini bermanfaat, silahkan share.  Lets change the world together saudaraku !...



Comments