Quotes

  • IKHLAS adalah Kepasrahan, bukan mengalah apalagi menyerah kalah

  • Solusi untuk setiap masalah adalah dengan Sabar dan Istighfar

  • Kesalahan terburuk kita adalah tertarik pd kesalahan orang lain

  • “Hanyalah kepada Allah aku mengadukan kesusahan dan kesedihanku.” (Q,S Yusuf: 86)

  • Kegelisahan akan hilang saat shalat dimulai

ANTISIPASI NEGARA TERHADAP ANCAMAN SYI’AH BAGI KEAMANAN NASIONAL DAN NKRI #1 Editorial



 

Faham Syiah dengan ideologi imamah (kepemimpinan) yang menjadi rukun iman, al wilayah (pemerintahan) yang menjadi rukun Islam jelas-jelas bertentangan dengan ajaran Islam. Ekspansi ideologi Syiah Iran yang mengusung imamah selain bertentangan dengan ideologi Pancasila, juga melemahkan rasa, paham dan semangat nasionalisme bangsa Indonesia.

Syi’ah lahir dari rahim konflik politik dan berideologi politik serta berjuang untuk mendapatkan kekuasaan politik. Ideologi Syi’ah adalah makar terhadap kekuasaan di berbagai Negara khususnya di dunia Islam. Syi’ah bergerak dari mistik dan sufistik menuju kekuasaan politik. Syiahisasi berjalan masif melalui berbagai lapangan di Indonesia dari pendidikan, budaya, ekonomi hingga politik. Kementrian Agama RI pun tertipu sehingga memberi izin organisasi Syiah dapat bermuktamar di gedung “HM Rasyidi” Kementrian Agama beberapa bulan yang lalu, sesuatu yang tak pernah diberikan kepada organisasi organisasi Islam lain yang ada di Indonesia. 

Perkembangan faham Syi’ah di Indonesia yang berbeda bahkan sangat menodai kesucian dan kemurnian agama Islam berpotensi menimbulkan konflik horizontal di masa depan.  Kini saja sudah terjadi konflik, gesekan, atau ketegangan di berbagai daerah di Indonesia seperti yang terjadi di Sampang, Bondowoso, Jember, Bangil Pasuruan, Probolinggo, Lombok Barat, Puger Kulon, Pekalongan,  Bekasi, Jakarta, Bandung, Surabaya, Makasar, Yogyakarta. Pemerintah tidak bisa menutup mata akan hal ini. Peristiwa konflik keras Sunni-Syi’ah di Suriah, Irak, Lebanon, atau di Yaman, harus membuka mata kita akan kemungkinan terbuka konflik yang lebih besar di Indonesia. Jika tak terantisipasi dini. Karenanya di Mesir ulama Syi’ah diusir, di Yordania Syi’ah diberangus, di Tunisia dan Aljazair Syi’ah ditolak, Malaysia dan Brunei sudah sangat tegas melarang Syi’ah. Di sinilah MUI, ormas-ormas, dan lembaga da’wah  Islam di Indonesia mengingatkan bahaya Syi’ah demi keselamatan bangsa Indonesia dan keutuhan NKRI.

Perkembangan pesat Syi’ah yang masif, ofensif, dan agresif di Indonesia melalui dua lembaga utama Ahlul Bait Indonesia (ABI) dan Ikatan jamaah Ahlul Bait Indonesia (IJABI) serta berbagai yayasan, majelis ta’lim, dan lembaga lainnya, tidak dapat dipisahkan dari peran dan komando Kedutaan Besar Iran di Jakarta. Melalui Atase Kebudayaan Kedubes Iran gerakan Syi’ah diarahkan, di koordinasikan, dan dibiayai. Kerjasama Iran-Indonesia bukan hanya di bidang politik dan ekonomi, akan tetapi telah melebar ke bidang kebudayaan, pendidikan, dan agama. Di sinilah titik rawan itu bermula. Lembaga pendidikan yang berafiliasi ke gerakan Syi’ah ditunjang dan dibiayai. Beasiswa disebar ke berbagai perguruan tinggi. Pembentukan Iranian Corner di beberapa kampus. Ratusan atau ribuan orang dididik dan dikirim ke Qom Teheran. Inilah potensi kader-kader yang akan menjadi “Pengawal Revolusi Syi’ah Iran” di Indonesia dalam beberapa tahun mendatang.

Ekspansi Syi’ah yang dilakukan melalui gerakan intelektual pemikiran bebas dan kritis, gerakan keagamaan ritual relijius, dan gerakan ideologi progresif membangun pemerintahan Imamah nampaknya masih dipahami keliru oleh sebagian kalangan seolah-olah hanya semata diskursus tentang madzhab dalam Islam, padahal kenyataannya jauh lebih dalam dari itu, yakni mengancam keselamatan umat, bangsa, dan negara. Demikian juga Pemerintah Republik Indonesia nampaknya terlalu sederhana melihat Syi’ah dan perkembangannya. Pemerintah kiranya dapat memulai melakukan dengar pendapat dengan MUI dan Ormas-Ormas Islam. Hal ini penting agar semuanya tidak dinilai sebagai langkah yang terlambat.

Gerakan Syi’ah di Indonesia sudah sangat mengkhawatirkan. Betapa  gerakan Syi’ah ini sudah benar-benar merangsek pada berbagai lapisan masyarakat maupun institusi formal. Penyelesaian friksi atau bahkan konflik antara masyarakat Ahli Sunnah wal Jamaah dengan penganut Syiah sekarang ini belum menampakkan optimisme bahkan cenderung semakin memprihatinkan. Kegagalan atau ketidakmampuan aparatur penegak hukum dalam menghentikan gerakan Syi’ah, utamanya bukan karena kurang pengetahuan atau pengalaman, namun karena memang tidak  serius dan tidak berani. Ketidakseriusan ini tergambar dari “keenggananan” membongkar jaringan Syi’ah di masing-masing kelembagaan Negara (Eksekutif, DPR, Yudisial) dan juga di tubuh kepolisian, kejaksaan bahkan ditengarai juga terjadi di  Kementerian Agama RI.

Akibat dari lemahnya penegakan hukum dalam pembiaran terhadap eksisitensi dan gerakan Syi’ah di Indonesia telah berimbas pada lemahnya akses masyarakat pada keadilan. Gambaran buram adanya pembiaran dari Negara kerap menimbulkan konflik sosial. Sungguh hukum menjadi rapuh dan keropos ketika berhadapan dengan kepentingan yang bertameng hak asasi manusia (HAM), toleransi, dan  pluralisme.

Faktor utama terjadinya kelalaian dan pembiaran seperti digambarkan di atas pada dasarnya disebabkan karena pada diri para penyelenggara negara dan aparatur penegak hukum ini telah tejadinya ketidakpahaman yang serius. Nilai-nilai moral dan kebaikan hidup yang diajarakan oleh Agama sudah tidak lagi memiliki daya ikat dan daya paksa ketika kekuasaan ada dalam genggaman. Bekal ajaran Agama terkikis nyaris habis karena materi, kesenangan dunia, popularitas, dan status sosial yang menjadi orientasi hidupnya.  

Sebagian masyarakat pun kian permisif terhadap keberadaan dan gerakan Syi’ah tersebut, karena sengaja dirancang agar merasa selalu tergantung (depend on) pada pemegang uang dan kekuasaan. Dalam konteks ini, uang kerap diperoleh dari “investor politik Syi’ah” yang sengaja membiayai  aktivitas Syi’ah yang sebagian masyarakat nampak tidak peduli dari mana uang itu berasal, yang penting uang itu cukup untuk menyambung hidupnya. Sungguh tragis!  

Ketika jembatan atau gedung cepat runtuh atau jalan raya cepat rusak karena biayanya sudah dipotong di sana sini, masih dianggap relatif “kecil” tingkat bencananya. Mengapa demikian, karena apabila hukum sudah diperdagangkan, maka pada gilirannya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap hukum dan penegakan hukum akan juga runtuh, dan ini musibah terbesar dalam kehidupan bernegara. Efeknya ketika hukum dan keadilan absen atau menghilang di tengah-tengah para pencari keadilan, maka terjadilah apa yang disebut dengan bellum omnium contra omnes (manusia menjadi srigala pemangsa bagi manusia lainnya), neobarbarian, menghalakan segala cara, tindakan main hakim sendiri, hukum rimba siapa kuat dia menang, pengadilan jalanan (street justice), peradilan sesat, dan mimpi buruk lainnya.

Secara ilustratif apabila sebuah perusahaan bangkrut atau pailit maka selanjutnya asetnya akan dilelang untuk membayar hutang perusahaan. Apabila terjadi kebangkrutan moral dari para penyelenggara negara dengan membiarkan eksistensi dan gerakan Syi’ah berkerja dan bahkan ada yang menganutnya, maka selanjutnya harus diberhentikan dari jabatan atau tugasnya untuk menghindari kerugian negara yang lebih besar, yakni hancurnya aqidah dan robohnya pilar NKRI. Pertanyaannya adalah mampu dan beranikah pemimpin negeri ini memberhentikan aparaturnya yang sudah bangkrut moralnya tersebut? Jika tidak dilakukan, apakah dengan demikian rakyat akan memberhentikannya dengan caranya sendiri, karena sudah terjadi pembiaran oleh para pemimpin Negeri? Jangan, jangan hal ini sampai terjadi, karena akan terjadi krisis politik dan hukum yang sangat berbahaya yang berujung pada instabilitas keamanan negara. Akhirnya rakyat jualah yang menerima akibat buruknya.

Dengan alasan Hak Asasi Manusia, pluralisme, dan toleransi maka pada gilirannya Negara    membiarkan ajaran dan gerakan Syi’ah berkembang (karena dilindungi seolah Negara), seolah Negara telah bertindak benar dan konstitusional. Inilah modus yang seolah sah dan saling menguntungkan, karena dilakukan oleh para pengambil keputusan dengan legalitas dan otoritas secara kelembagaan. Kebijakan dan tidakan Negara seperti ini tentunya sangat  mencemaskan dan membahayakan yang mengancam keamanan nasional dan NKRI.  

Dalam hal pencegahan terjadinya pelemahan dalam penegakan hukum terhadap gerakan Syi’ah ini, maka perlu dilakukan peningkatan kapasitas, kompetensi, kapabilitas, dan pengetahuan para penegak hukum. Dengan basis penguasaan materi hukum yang baik tenatang bahayanya Syi’ah, maka penegak hukum lebih mampu untuk berargumentasi, penyeledikan, penyidikan secara lebih profesional. Selain itu, peningkatan pemahman dan pengamalan ajaran Agama, moral, etika perlu benar-benar ditanamkan secara lebih terinternalisasi.  

 

Isu Keamanan yang Berpotensi Terjadi Konflik Sosial     (bersambung...)


 

Dikutip dari             : -

Penulis                   : Prof. Dr. Asep Warlan, SH.MH., Anggota Dewan Pakar ANNAS
 

Jika artikel ini bermanfaat, silahkan share.  Lets change the world together saudaraku !...



Comments