MELAWAN IDEOLOGI SEKULER #2 Editorial

Sikap Islam

            Islam menolak segala bentuk perpecahan. Pandangan yang mengatakan bahwa perbedaan pendapat pada umatku adalah rahmat sesungguhnya sebuah rekayasa politik. Islam mengakui keterbatasan akal pikiran sehingga ditolerir adanya perbedaan tafsir terhadap kaidah-kaidah agama dalam hal-hal yang sifatnya Furu’iyah.

            Islam mengharamkan segala bentuk perselisihan dan perbedaan pendapat yang terkait dengan masalah akidah. Bahkan perbedaan apapun seharusnya dikembalikan kepada Allah SWT. Jika perselisihan itu adalah rahmat seperti yang digembargemborkan kaum sekuler, apakah persatuan berarti azab. Ini tidak mungkin dikatakan oleh seorang Muslim, karena tidak akan berkumpul dua perkara yang berbeda secara diametral yakni persatuan dan perselisihan, rahmat dan azhab (Al’alamah Ibnu Hazm dalam Al’Ahkam fii Ushuli ahkam -5/64).

            Mengapa faktanya Umat Islam terpecah belah ? itu disebabkan oleh penerimaan mereka terhadap sistem sekuler dan demokrasi. Selain itu, gerakan Zionis Yahudi berhasil memecah belah umat Islam melalui konsep negara sekuler dan berbagai operasi intelejen yang membenturkan Umat Islam satu sama lain. Hampir seluruh gerakan Islam yang menyimpang dari faham Ahlus Sunnah Wal Jamaa’ah diduga berdasarkan banyak fakta adalah produk freemasonry (sebuah organ rahasia zionis Yahudi.)

            Resolusi terbaik bagi NKRI dalam menghadapi gerakan separatisme, adalah ideologisasi faham kebangsaannya. Karena gerakan separatis yang berbasis ideologi harus dilawan dengan ideologi pula. Sayangnya, Indonesia yang konon berpenduduk Muslim terbesar di dunia sesungguhnya tidak cukup memiliki ketahanan ideologi. Seperti dimaklumi, sebuah ideologi meniscayakan adanya tujuan yang jelas, nilai-nilai yang disepakati sebagai rujukan, serta instrument (thoriqoh) untuk mencapai tujuan dan cita-cita tersebut.

            Sebagai dasar konstitusi, pancasila memang memiliki tujuan dan nilai-nilai yang tercantum di kelima pasal-pasalnya. Tetapi, seperti dikatakan oleh pakar hukum tatanegara Satria Atnanto, bahwa 380 produk hukum dibawah pancasila dan UUD 45 ternyata warisan kolonial Belanda; dan UU hasil amandemen pun hanya mengakomodir kepentingan ideologi kapitalisme global. Dari fakta itu harus jujur diakui bahwa pancasila belum memenuhi persyaratan sebagai ideologi, dan tidak termasuk kedalam main stream ideologi dunia.

            Jika demikian, maka kita harus menyusun ulang pancasila yang memiliki nilai dan metodologi yang memenuhi standar dunia sebagai ideologi. Kita harus merevisi hukum peninggalan Belanda dan aturan hidup kita dari sistem sekuler menjadi sistem yang lebih humanis dan agamis.

            Semoga nilai-nilai Pancasila bisa ditransformasikan menjadi ideologi yang mampu melawan ideologi sekuler – zionis yang terus merongrong persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia.

 

Dikutip dari             : -

Penulis                   : Kol. (Purn) Y. Herman Ibrahim, Anggota Dewan Pakar ANNAS
 

Jika artikel ini bermanfaat, silahkan share.  Lets change the world together saudaraku !...