Quotes

  • IKHLAS adalah Kepasrahan, bukan mengalah apalagi menyerah kalah

  • Solusi untuk setiap masalah adalah dengan Sabar dan Istighfar

  • Kesalahan terburuk kita adalah tertarik pd kesalahan orang lain

  • “Hanyalah kepada Allah aku mengadukan kesusahan dan kesedihanku.” (Q,S Yusuf: 86)

  • Kegelisahan akan hilang saat shalat dimulai

MENURUT SYARIAT ISLAM DAN HUKUM NEGARA AHOK MUTLAK TELAH LAKUKAN PENISTAAN AL QURAN Beranda ANNAS



 

ANNASINDONESIA.COM - - Topik pembicaraan paling hangat di masyarakat maupun media dalam beberapa minggu ini adaah kasus dugaan penistaan Al Quran yang dilakukan oleh Basuki Tjahaya Purnama alias Ahok. Hal ini juga ditandai dengan hadirnya jutaan masyarakat dari berbagai daerah di Indonesia di Jakarta khususnya masjid Istiqlal dan Istana Negara pada Jum’at (4/11/2016) yang melakukan Aksi Bela Islam ke-2.

Menurut Ketua Forum Ulama Ummat Indonesia (FUUI) KH.Athian Ali M. Dai, MA sebenarnya kasusnya penistaan Al Quran oleh Ahok tersebut adalah kasus biasa yang dilakukan oleh orang kafir. Demikian juga dengan cara penanganannya yang harusnya sederhana tidak perlu mengundang massa dan melibatkan banyak banyak institusi.

Sebenarnya penanganannya simple tinggal diperiksa, adili lalu hukum sesuai hukum yang berlaku di Indonesia,”jelasnya.

Namun menurut KH. Athian persoalan tersebut menjadi rumit dan berlarut karena salah satunya dikaitkan dengan masalah politik dan terindikasi ada penguasa yang mencoba melindungi. Hal ini dapat dilihat dengan kasat mata bahkan orang awam sekalipun dapat menilai dari lambannya penanganannya sejak bergulir awal bulan Oktober lalu.

“Persoalan hukum yang sederhana harusnya tidak perlu diulur-ulur dan dipaksakan untuk bebas sebelum diadili. Secara Syariah Islam maupun hukum yang berlaku di Indonesia, Ahok ini secara sah dan meyakinkan telah melakukan penistaan Al Quran dan penghinaan kepada ulama,”tegasnya.

Menurut KH. Athian karena Ahok telah diduga melakukan penistaan Al Quran khususnya Surat Al Ma’idah ayat 51 maka pihak aparat penegak hukum khususnya kepolisian harus merujuk pada ulama sehingga mempunyai dasar hukum yang jelas dan tegas dalam menanganinya. Sementara dari ulama sudah keluar yang tertuang dalam pernyataan sikap keagamaan MUI  Pusat bahwa Ahok sudah sangat jelas melakukan penistaan Al Quran dan penghinaan kepada ulama.

“Titik tolaknya harus diukur dari Al Quran dan Hadits terlebih dahulu bukan dari ukuran manusia yang didahulukan,”terangnya.

Sementara kajian dari para ulama,terang KH. Athian, jelas dan meyakinkan bahwa pernyataan Ahok tersebut sudah masuk kategori penistaan Al Quran. Demikian juga dengan kajian hukum positif yakni KUHP maka sudah pasti akan mendukung kajian ulama.

Sementara terkait memilih pemimpin, menurut KH.Athian, semua ulama sepakat dengan arti dan makna Surat Al Maidah ayat 51 bahwa hukumnya haram memilih pemimpin diluar orang beriman (Islam). Hal ini,sambung KH.Athian, diperkuat dengan Surat Ali Imran ayat 28,” Janganlah orang-orang beriman menjadikan orang-orang kafir sebagai pemimpin dengan meninggalkan orang-orang beriman. Siapa pun yang ber¬buat demikian, maka ia tidak akan memperoleh pertolongan dari Allah….”

“Jadi sudah sangat jelas hukumnya wajib memilih orang beriman (muslim) jadi pemimpin dan meninggalkan atau tidak memilih orang kafir menjadi pemimpin,”tegasnya.

Terkait kasus Ahok ini Dr.Abdul Chair Ramadhan,SH dari Komisi Hukum dan Perundang-undangan MUI Pusat menegaskan bahwa secara hukum positif yakni KUHP yang berlaku di Indonesia, secara sah dan meyakinkan Ahok terbukti telah melakukan penistaan Al Quran. Hal ini dapat dibuktikan dengan mengacu pada UU No.1 PNPS Tahun 1965 maupun KUHP pasal 156 dan 156a.

“Kasus penghinaan agama di Indonesia masih mengacu kepada UU No. 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama (“UU 1/PNPS/1965”). Pasal 1 UU 1/PNPS/1965 menyatakan:

Setiap orang dilarang dengan sengaja di muka umum menceritakan, menganjurkan dan mengusahakan dukungan umum, untuk melakukan penafsiran tentang sesuatu agama yang dianut di Indonesia atau melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan yang menyerupai kegiatan-kegiatan keagamaan dari pokok-pokok ajaran agama itu,” jelasnya.

Sementara jika mengacu pada UU 1/PNPS/1965 –dalam Pasal 4- juga memasukan pasal baru ke dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”) yakni, Pasal 156a yang berbunyi:

Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 5 tahun barang siapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan:

a.   Yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia;

b.   Dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apapun juga yang bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

Abdul Chair menambahkan hukum acara harus lurus dan tidak boleh dibelok dan menyimpang dari kaidah yang seharusnya dipahami. Ia menambahkan bahwa yang paling berhak menafsirkan atau menjelaskan hukum adalah orang yang ahli dan mengerti hukum. Demikian juga dengan agama, maka yang berhak memberikan pendapat dan pandangan adalah orang yang tahu agama dan ahli agama dalam hal ini tentu saja para ulama.

“Sementara ulama dan ahli hukum sudah sangat jelas dan tegas bahwa Ahok melakukan penistaan agama maka tidak ada lagi celah untuk menghindar. Jangan jadikan orang awam sebagai orang yang menilai masalah agama dan hukum, ya tidak akan nyambung,”jelasnya.

Sementara terkait permintaan maaf Ahok beberapa hari setelah dilaporkan oleh masyarakat ke Bareskrim Mabes Polri, menurut Abdul Chair, tidak serta merta menghapus unsur pidana atas ungkapannya yang disampaikan kepada publik. Permintaan maaf menurutnya hanya terkait sanksi moral dan sosial sementara kasus penistaan agama dan hal ini Al Quran adalah adanya unsur pidana didalamnya.

“Permintaan maaf bukan dasar untuk menghapus sanksi pidana yang ada. Demikian juga permintaan maaf tidak berarti dapat menghilangkan alat bukti sebagai dasar ia terkena delik pidana,”ungkapnya.

Abdul Chair juga menyampaikan bahwa dalam tata hukum di Indonesia itu seseorang bisa mendapat grasi (ampunan) dari Presiden atas kasus pidana yang dijalani seseorang. Namun hal ini seseorang tersebut harus terlebih dahulu menjalani serangkaian persidangan untuk membuktikan apakah ia bersalah atau tidak.

“Jika Ahok ingin mendapat grasi dari Presiden itu sah saja dan hak dia namun untuk bisa mendapat grasi yang dia harus memenuhi kewajiban sebagai tersangka, terdakwa, terpidana, banding ke MA kemudian mengajukan PK menjalani masa tahanan baru mengajukan grasi. Jangan seperti sekarang belum apa-apa sudah mau minta “grasi” ke Presiden,”jelasnya.

Menurutnya kasus Ahok sebenarnya kasus biasa dan simple penangannya. Biasa karena sudah menjadi keumuman jika orang non muslim itu suka menghina dan melecehkan ajaran Islam. Hal ini berlaku dari dulu, sekarang bahkan dikemudian hari. Sementara simple karena aparat hukum tinggal memprosesnya dan Ahok sendiri tinggal menjalani saja.

“Ini menjadi heboh bahkan menyita berhatian dunia bukan hanya ummat Islam saja, karena aparat hukum lamban merespon dan ada indikasi penguasa untuk melindungi. Penanganannya simple saja dia ditangkap, periksa, jalani sidang dan jalani hukuman, sudah selesai,” ujarnya.

Untuk itu karena kasus ini sudah menjadi masalah nasional maka ia meminta agar masyarakat khususnya Ummat Islam harus mengawasi dan mengawal terus kasus Ahok ini hingga tuntas. Sebab, sambungnya, jika hal ini lolos atau tidak ada putusan hukum yang adil dan fair akan menjadi cerminan penegakkan hukum secara nasional.

Ya nanti akan terbukti hukum tajam ke bawah sementara ke atas menjadi tumpul. Untuk keutuhan NKRI karena sudah mampu menggerakkan berbagai elemen masyarakat maka kasus Ahok ini harus tuntas, transparan, adil berpijak pada aturan hukum yang berlaku di Indonesia bukan kepentingan segelintir orang apalagi penguasa, karena penguasa diberi mandat oleh rakyat yang harus berpihak kepada rakyat,”pungkasnya. [ ]

 

Dikutip dari             : ANNAS Media

Penulis                   : Abu Muhammad
 

Jika artikel ini bermanfaat, silahkan share.  Lets change the world together saudaraku !...



Comments