Quotes

  • IKHLAS adalah Kepasrahan, bukan mengalah apalagi menyerah kalah

  • Solusi untuk setiap masalah adalah dengan Sabar dan Istighfar

  • Kesalahan terburuk kita adalah tertarik pd kesalahan orang lain

  • “Hanyalah kepada Allah aku mengadukan kesusahan dan kesedihanku.” (Q,S Yusuf: 86)

  • Kegelisahan akan hilang saat shalat dimulai

SAAT ISLAM DILECEHKAN MENGAPA UMMAT HARUS MARAH ? Berikut Penjelasan Ulama dan Pakar Hukum Tata Negara. Beranda ANNAS



 

ANNASINDONESIA.COM - - Jutaan Ummat Islam direncanakan akan menghadiri aksi super damai di Monas Jakarta, Jum’at (2/12/2016). Hal ini sebagai kelanjutan atas penanganan dugaan kasus penistaan agama (Islam) yang dilakukan oleh Basuki Tjahaja Purnama (BTP) alias Ahok tak kunjung ditangani serius aparat penegak hukum. Bagi para pendukung BTP menganggap apa yang dilakukan Ummat Islam sudah diluar koridor hukum mengingat yang bersangkutan telah meminta maaf dan ditetapkan sebagai tersangka namun hingga saat ini Ahok tidak ditahan.

Menurut Ketua Umum ANNAS KH Athian Ali M.Dai,MA apa yang dilakukan Ummat Islam sudah tepat sebagai bentuk pembelaan terhadap keyakinan dan sikap beragama yang benar. KH.Athian menanggapi bahwa  permintaan maaf itu tidak ada masalah dan sudah jelas.

“Kita sebagai ummat Islam rasanya sangat tidak Islami ketika ada orang berbuat salah lalu ia menyadari kesalahan dan kemudian meminta maaf lalu kita tidak memaafkan. Salah satu karakteristik atau sifat seorang muslim adalah saling memaafkan sesama manusia (wal afwani linnas),”jelasnya.

Namun, sambung KH. Athian, jika kesalahan itu dilakukan terhadap ummat Islam maka sudah semestinya kita memberikan maaf itu. Akan tetapi dalam hal ini bukan berarti proses hukum atas kesalahan tersebut juga berhenti. Tentu tidak demikian, maaf kita berikan sebagai wujud rasa kemanusiaan akan tetapi proses hukum tetap harus ditegakkan dan sang pembuat kesalahan tersebut harus suka rela menjalani proses hukum tersebut bahkan sampai mendapat vonis hukum. Hal ini sebagai bentuk konsekuensi logis atas perbuatan yang ia lakukan.

KH Athian menganalogikan misalnya ada seorang pencuri yang mengambil barang milik kita maka sebagai sesama manusia jika ia meminta maaf harus kita maafkan. Namun atas perbuatan mencuri tersebut ada konsekuensi hukum yang harus ia terima sebagai pembelajaran bagi yang lain serta penegakkan hukum sebagai praktek dari negara yang berdasarkan hukum.

Terlebih lagi, imbuh KH Athian yang juga Ketua FUUI ini dalam kasus ini yang bersangkutan (Ahok, red) bukan hanya menghina ummat Islam melainkan telah menodai dan menista agama. Hal ini sangat jelas dari pernyataannya yang didukung oleh para ahli bahwa yang bersangkutan jelas-jelas melakukan penodaan dan penistaan agama sehingga mau dibolak balik tetap substansinya telah melakukan penodaan dan penistaan agama.

“Sehingga dapat disimpulkan bahwa yang membohongi itu adalah Al Maidah ayat 51  sedangkan Al Maidah ayat 51 adalah firman atau kalam Allah. Dengan demikian yang dilakukan oleh Ahok ini adalah penodaan terhadap agama adalah nyata adanya. Jadinya intinya bisa kita maknai, “kalian (ummat Islam) jangan mau dibohongi oleh Allah, Tuhan kalian itu”, jelasnya.

Menurut KH Athian penodaan agama itu bukan delik aduan sehingga ada atau tidaknya orang mengadu selama orang tersebut melakukan penodaan agama maka negara atau aparat harus segera hadir untuk merespon dan memproses hukum si pelakunya. Hal ini mengantisipasi timbulnya konflik dalam masyarakat yang tentunya dapat mengganggu stabilitas negara.

“Karena ini penodaan agama maka bukan hak ummat kemudian menyatakan atas nama Allah, kita maafkan. Juga bukan hak manusia untuk mewakili Allah sehingga penodaan agama berakhir atau berhenti pada pernyataan maaf dan memaafkan. Lalu kenapa ummat harus marah?. Iya kan yang dinodai adalah agama atau keyakinan kita bukan ummatnya yang dicaci maki,”tegasnya.

KH Athian menjelaskan, sekiranya yang dinodai atau dicaci maki adalah ummat atau saya maka boleh saja kita bersabar lalu memaafkan jika ia meminta maaf. Namun sangat berbeda jika yang dihina atau dinodai adalah agama saya dan kita dapat pastikan bahwa seorang yang beragama tidak akan rela atau tidak akan terima jika agama, kitab bahkan Tuhannya di hina atau dinodai.

“Apalagi ini yang dihina dan dilecehkan oleh orang yang tidak menganut dan mempercayainya agama (Islam) yang dilecehkan tersebut. Seandainya ada orang yang mengaku ummat Islam mendapati agama dan keyakinannya dihina orang lain dan ia tidak marah maka patut dipertanyakan keimanan dan keislamannya. Karena salah satu standar keimanan yang paling mendasar adalah ia rela dan harus mengorbankan segala yang ia cintai di dunia ini termasuk nyawanya untuk Allah Swt,”tegasnya.

Hal ini bisa dibuktikan coba saja hina agama atau Tuhan orang yang mengaku beragama pasti ia akan marah. Jika ia santai atau tidak marah atas penghinaan dan pelecehan yang dilakukan orang lain terhadap keyakinannya maka ia patut dipertanyakan, apakah ia benar-benar meyakini keyakinannya tersebut atau tidak.

Kemudian jika kasus ini dikaitkan dengan kemarahan Ummat Islam yang begitu besar maka sebenarnya jika mereka mau jujur Ummat Islam ini sudah bersabar dan kesabaran itu sudah ditunjukan serta dibuktikan dengan sempurna. Misalnya saat terjadi aksi bela Islam dimana ada jutaan ummat yang begitu tertib dan patuh pada ulama dan tidak melakukan tindakan yang anarkis yang dalam ajaran Islam sendiri tindakan tersebut dilarang.

“Sebenarnya jika memakai aturan atau hukum Islam maka tidak ada perbedaan pendapat bahwa penoda atau penghina agama (Islam) itu harus dihukum mati. Untuk itu dulu Forum Ulama Ummat Indonesia (FUUI) pernah mengeluarkan fatwa bahwa barang siapa yang melakukan penghinaan atau pelecehan terhadap ajaran Islam menurut syariat Islam wajib dihukum mati. Jadi menurut syariat Islam dalam hal ini Allah menegaskan tidak layak untuk hidup seseorang yang telah melakukan penghinaan dan penodaan terhadap Allah (ajaran Islam), Dzat yang telah menciptakan dan memelihara dia,” jelasnya.

Menurut KH. Athian, diimani atau tidak oleh orang-orang yang menghina ini maka tetap saja Allah lah yang menciptakan dan memelihara ia. Bagaimana mungkin seorang makhluk menghina Dzat yang menciptakan dan memelihara dia . Contoh sederhananya begini saja bagaimana bisa seseorang yang bekerja pada sebuah pekerjaan, segala kebutuhan hidupnya ditanggung oleh perusahaan tersebut kemudian dia malah menghina perusahaan tersebut. Ini sebagai misal saja.

“Sebenarnya tuntutan kita harus sampai seperti itu namun kita juga menyadari bahwa negara ini bukan Negara Islam yang menggunakan syariat Islam sebagai hukumnya. Paling banter hanya menggunakan KUHP khususnya pasal 156a tentang penodaan agama yang paling lama mendapat hukuman 5 tahun penjara bahkan bisa kurang. Jika diukur dari hukuman itu saja rasa tidak adil seorang penghina Allah hanya mendapat hukuman sesingkat dan seringan itu,”ungkapnya.

Namun, jelas KH Athian, Ummat Islam menyadari betul bahwa kita hidup di Negara yang menggunakan hukum buatan manusia, kita hormati dan kita hargai upaya penegakan hukum itu. Setelah mendapat hukuman tersebut ummat Islam juga tidak terus marah dan jadi anarkis. Disini lah sebenarnya salah satu wujud kesabaran ummat Islam itu. Tegakkan dulu hukum dunia, soal hukum akhirat biar Allah yang menentukan dan menimpakan hukumannya.

“Jadi bisa dibayangkan jika si penoda dan penista agama ini tetap lolos dari jerat hukum dunia yang singkat dan ringan maka ini sungguh sangat keterlaluan dan mengabaikan sikap keadilan. Maka tidak bisa dibayangkan betapa marahnya ummat Islam ini kepada penegak hukum dan pemerintah. Ini yang seharusnya dipahami dan maklumi oleh siapa saja khususnya aparat penegak hukum dan pemerintah,”pungkasnya.
 

Negara harus melindungi kehidupan beragama

Sementara itu menurut pakar hukum dan pengamat politik dari Universitas Parahyangan (UNPAR) Prof. Dr.Asep Warlan Yusuf menyampaikan bahwa apa yang dilakukan oleh Ummat Islam sudah tepat sesuai koridor hukum dalam Negara hukum.  Menurutnya setidaknya ada tiga pendekatan dalam memahami kasus penodaan agama di Indonesia

Pertama, pendekatan dari sisi keyakinan (akidah). Ketika agama yang menjadi rujukan atau pedoman hidup dilecehkan,dihina atau dinodai orang lain maka itu sama dengan menafikan keberadaan ummat beragama. Ketika agama dinistakan maka pedoman atau keyakinan tersebut seolah-olah menjadi tak berarti lagi atau hilangnya rasa saling menghormati dan menghargai keyakinan orang lain.

“Untuk itu ketika terjadi penodaan dan penistaan maka akan terjadi perlawan dengan segenap daya dan upaya sebagai buah dari wujud keimanan seseorang. Karena agama adalah pedoman hidup dan itu dilecehkan oleh orang lain maka tidak ada lagi yang berharga sehingga pedoman hidup itu akan hilang atau tak lagi dihargai orang lain,”jelasnya.

Kedua,pendekatan sejarah (histori). Rasanya semua orang mengakui dan terbukti dalam sejarah bahwa NKRI ini berdiri adalah karena andil besar ummat Islam yang dipelopori oleh para ulama dan kyai pada zaman kemerdekaan. Kemerdekan itu bukan anugerah atau hadiah dari kaum penjajah yang diberikan secara suka rela melainkan harus diperjuangan dengan tetesan keringat, air mata hingga darah.

“Perjuangan itu harusnya tetap berkelanjutan hingga hari ini untuk tetap berdaulat, rukun dan damai antar sesama warga Negara. Ketika terjadi penodaan agama oleh orang diluar agamanya maka ini seperti unhistori atau ia menodai sejarah para pejuang tempo dulu yang didominasi oleh Ummat Islam,”paparnya.

Ketiga, pendekatan hukum. Semua warga Negara Indonesia sepakat dan paham betul bahwa dasar Negara ini adalah Ketuhanan Yang Maha Esa, yang berarti mengakui eksistensi Tuhan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Demikian juga dalam menjalan ibadah sesuai agama yang dipeluk dan diyakini dijamin dan dilindungi dengan undang-undang dasar (UUD). Ketika terkadi pelanggaran yakni adanya orang yang melakukan penodaan agama maka cara penyelesaiannya sesuai hukum yang berlaku. Secara hukum sangat jelas bahwa kehidupan beragama itu dilindungi oleh Negara dalam hal ini Negara mengeluarkan aturan baik beribadahnya maupun ketika terjadi penodaan agama.

“Secara sejarah bangsa ini terus bergerak bukan hanya hari ini saja melainkan sudah sejak lama masyarakat hidup dalam keberagamaan yang dijamin oleh UU. Dalam hal ini maka warga Negara berhak mendapat perlindungan beragama dari segala bentuk penodaan agama serta kewajiban Negara untuk memberikan tindakan hukum bagi para penista maupun penoda agama,”jelasnya.

Profesor Asep Warlan juga menjelaskan bahwa Negara melindungi ummat beragama sendiri dalam bahasa hukum setidaknya ada tiga aspek yang harus diberikan kepada rakyatnya.

Pertama, adalah menentukan hak-hak orang beragama atau berkeyakinan, salah satunya adalah mempunyai hak untuk mempertahankan keyakinannya hal-hal yang diperintahkan oleh agama. Ini adalah hak yang tidak bisa ditanggalkan seperti hak beribadah, berkeyakinan dan apa pun yang sesuai dengan norma dan perintah dalam agama.

Kedua, ada upaya dari Negara untuk memenuhi hak-hak tersebut kepada setiap pemeluk beragama. Negara wajib memenuhi hal itu sebagai hak dasar bagi warga yang hidup disebuah Negara yang berdasar hukum. Apalagi dalam hal ini Indonesia sebagai telah disepakati bersama bahwa Negara  berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sangat jelas itu,”ungkapnya.

Sementara yang Ketiga, adalah adanya akses pada keadilan. Maksudnya adalah perlindungan Negara kepada ummat beragama dengan memenuhi hak-haknya ketika ada sesuatu yang melanggar dalam kehidupan beragama maka Negara harus hadir dan menegakkan rasa keadilan itu didepan hukum. “Ketika masyarakat merasa Negara lalai dalam melindungi kehidupan beragama maka ada hak warga Negara untuk menuntut keadilan pada Negara. Jika itu tidak dipenuhi maka Negara justru salah besar dan bisa berakibat fatal karena potensi konflik horizontal dalam masyarakat akan berlangsung. Tentu hal ini tidak dikehendaki bersama baik oleh Negara maupun rakyatnya,”pungkasnya.

 

Dikutip dari             : ANNAS Media

Penulis                   : Abu Muhammad
 

Jika artikel ini bermanfaat, silahkan share.  Lets change the world together saudaraku !...



Comments