Quotes

  • IKHLAS adalah Kepasrahan, bukan mengalah apalagi menyerah kalah

  • Solusi untuk setiap masalah adalah dengan Sabar dan Istighfar

  • Kesalahan terburuk kita adalah tertarik pd kesalahan orang lain

  • “Hanyalah kepada Allah aku mengadukan kesusahan dan kesedihanku.” (Q,S Yusuf: 86)

  • Kegelisahan akan hilang saat shalat dimulai

MENCERMATI JAWABAN PENUNTUT UMUM ATAS EKSEPSI PENASEHAT HUKUM AHOK Nasional


 

Sidang kedua hari ini,   Selasa 20 Desember 2016 dengan agenda pembacaan jawaban Penuntut Umum (PU) atas eksepsi Penasehat Hukum (PH) sangat menarik perhatian dan penting untuk diketahui masyarakat umum.

Pokok terpenting jawaban PU adalah konsisten atas dakwaan sebelumnya. PU sangat cerdas dengan hanya menjawab hal-hal substansial eksepsi PH yang terkait dengan dakwaan PU.
Diluar hal itu PU tidak memberikan tanggapan, ini  benar agar jawaban lebih fokus dan tidak bias.

Penegasan PU tentang sistematika dan logika yuridis perumusan Pasal 156a KUHP dan Pasal 156 KUHP menjadi basis kekuatan dakwaan yang akan dibuktikan oleh PU yakni setiap unsurnya baik unsur objektif (actus reus) maupun unsur subjektif (mens rea) pada waktunya kelak.

PU telah tepat dengan mengatakan bahwa dalam hal penodaan agama tidak memerlukan adanya tindakan pendahuluan berupa peringatan. Sifat delik pada Pasal 156a KUHP tidak membutuhkan adanya syarat. Ini sesuai dengan maksud pembentuk UU Nomor 1/PNPS/1965, bahwa perbuatan dalam rumusan Pasal 156a huruf a KUHP semata-mata ditujukan pada Niat Jahat atau dalam dogmatika disebut dolus malus.

Pada dolus malus unsur pengetahuan tidak diperlukan. Disini yang diperlukan hanya kehendak yang didasarkan Niat Jahat, tidak lebih.

Terlebih lagi kualifikasi delik adalah formil, baik pada huruf a maupun huruf b dan tidak ada keterhubungan antara huruf a dan huruf b sebagaimana dipahami oleh PH sebagai delik komulatif-materil.

PU bahkan menegaskan bahwa belum pernah ada putusan pengadilan yang mensyaratkan masuknya huruf b dalam rumusan huruf a, tegasnya tidak ada yurisprudensi yang mengatakan kualifikasi komulatif-materil.

Adapun menyangkut tentang subjek korban pada Pasal 156 KUHP sebagaimana dipermasalahkan oleh PH, kiranya PH haruslah dapat mengerti. Sangat disesalkan jika memang PH tidak mengerti.

Dengan mendasarkan kepada teori, prinsip dan asas-asas hukum pidana dapatlah disimpulkan bahwa dakwaan PU adalah sah dan menjadi dasar bagi Majelis Hakim untuk menyatakan eksepsi PH tidak dapat diterima dan sidang  dilanjutkan.
 

Dikutip dari             : -

Penulis                   : DR. H. Abdul Chair Ramadhan, SH, MH, MM., (Ahli Hukum MUI)
 

Jika artikel ini bermanfaat, silahkan share.  Lets change the world together saudaraku !...



Comments