EH KOK DARURAT SIPIL Nasional

by M Rizal Fadillah *)

Sejak kemarin off handphone rusak kena air. Baru bisa on pagi ini. Terbukalah berita berita medsos. Eh ramai soal kejutan pilihan menu makan Pak Presiden yaitu Darurat Sipil. Weleh kok kesini ya. Semula yang ditunggu adalah PP yang dijanjikan oleh Pak Mahfud yang harapannya dikaitkan dengan penanggulangan bencana dan karantina wilayah khususnya  sebagai implementasi dari UU Kekarantinaan. 

Ini tentu menyimpang jauh. Lari dari persoalan yang dihadapi. Persoalannya adalah wabah virus corona, bencana kesehatan. Semua fokus pada penanganan ini. Wacana berada di luang lockdown atau tidak untuk menyelamatkan nyawa rakyat akibat wabah. Rakyat sedang bingung antara "stay at home" sebagai upaya mencegah penyebaran dengan kebutuhan mencari nafkah kehidupan. 

Secercah harapan dengan penyiapan PP yang diduga dapat mengejawantahkan kewajiban Pemerintah dalam memenuhi kebutuhan dasar rakyat sebagaimana amanat undang undang. Isu kartu sembako mengemuka, meski praktek alokasi tidak mudah juga. Belum lagi konsistensi dan kesiapan anggaran yang ada. Tapi "goodwill" ini ditanggapi baik.

Rupanya licik juga Pemerintah untuk menutupi ketidakmampuan diri. Bukan lockdown atau karantina kewilayahan yang diambil keputusannya, malah pembatasan dan darurat sipil. Ini menggeser persoalan sosial kepada politik. Atmosfir darurat sipil adalah pembangkangan rakyat yang menggoncangkan negara. Memberi legalitas Pemerintah untuk berbuat apa saja kepada rakyat demi negara. Membatasi, menggeledah hingga menembak.

"Musuh" virus corona kok diubah menjadi "memusuhi rakyat". Mengapa semakin amburadul penanganan krisis kesehatan ini. Rakyat yang bingung dan perlu perlindungan malah dianggap sebagai sumber masalah dan harus dimusuhi. Dinilai sebagai pembangkangan sipil yang harus dibuat skim "darurat". Panik kah Pemerintahan Jokowi ? Atau ada "pembisik" yang memang berniat menghancurkan negara dan dia atau mereka itu adalah para penghianat bangsa ?

Ini membawa kita bangsa Indonesia bukan saja darurat kesehatan atau ekonomi tetapi sudah bergeser menjadi darurat politik. Tidak ada penghargaan pada rakyat lagi. Negeri kekuasaan, negara para pejabat. Demokrasi yang dikebiri demi kursi yang dipertahankan. Nyawa rakyat yang ujungnya dikorbankan. 

Sayang Pemerintah tidak belajar dari pegadaian yang bermotto "menyelesaikan masalah tanpa masalah". Justru yang terjadi adalah menyelesaikan masalah dengan banyak masalah. 

Masalah yang semakin bertumpuk. 

*) Pemerhati Politik
 

Bandung, 31 Maret 2020

 

*********************************************************************

Salurkan donasi antum untuk menjaga Aqidah Umat dalam berbagai Program ANNAS FOUNDATION

Ke No. Rek. an. ANNAS FOUNDATION
Bank Muamalat :
129 000 3048 (Wakaf)
129 000 3049 (Shodaqoh)
129 000 3050 (Zakat)

Bank Mandiri :
13000 41 3000 40 (Wakaf)
13000 51 3000 54 (Shodaqoh)
13000 41 3000 57 (Zakat)

Hubungi Hot Line Kami 
Di 081 12345 741

Atau Bisa Langsung Ke Kantor Kas ANNAS Foundation 
Di Jl. CIJAGRA RAYA NO 39 
BANDUNG
Senin sd Sabtu 09.00 sd 15.30

#ANNAS
#SyiahbukanIslam
#JundullahANNAS
#GEMAANNAS
#GARDAANNAS
#ANNASFoundation
#ANNASINDONESIA
 

Dikutip dari             : -

Penulis                   : M Rizal Fadillah
 

Jika artikel ini bermanfaat, silahkan share.  Lets change the world together saudaraku !...