TUNDA PILKADA Nasional

by M Rizal Fadillah *)

Memaksakan Pilkada serentak 9 Desember tanpa peduli pandemi telah selesai atau belum,  tentu dapat menimbulkan masalah. Masalah utama adalah dana besar Pilkada yang harus disiapkan di tengah prioritas penanganan covid 19. Baru saja Ketua KPU tanpa malu-malu telah meminta dana tambahan 535 milyar untuk membeli APD. 

Belum lagi dampak kesehatan. Akan terjadi pengumpulan massa  sebagaimana biasanya musim kampanye. Pertemuan-pertemuan dilakukan intensif. Memakai media zoom dinilai tidak efektif. Pemilu di TPS tidak mungkin "zooming". E-voting dijamin curang. Pada pencoblosan manual saja perhitungan elektronik begitu leluasa dimainkan. Ditambah kemungkinan adanya "hacker" maka kecurangan diprediksi semakin besar. Lembaga Pengawas terbatas perannya jika covid 19 masih mengintai. 

Juli 2020 harus sudah mulai pentahapan artinya data pemilih dan verifikasi telah mulai. Sementara "physical distancing" dipastikan masih berlaku. Tidak cukup bermodal masker dan sanitizer. Bila tak ingin berjatuhan korban khususnya para petugas. Atau kita sudah terbiasa "menumbalkan" petugas dengan kematian tak terverifikasi ? Jangan berulang mengentengkan urusan kesehatan dan nyawa. 

Ketika Perppu dan UU dibuat untuk penggunaan dana corona yang katanya "darurat" sehingga tak bisa diawasi, ketika ibadah haji ditunda dan dana APBN digunakan untuk penanggulangan pandemi, eh soal Pilkada yang semestinya bisa diundur atau ditunda malah dipaksakan waktu pelaksanaannya. Rakyat dipaksa digiring pikiran dan orientasinya pada Pilkada.
Sungguh tidak bijak. 

Presiden juga masih "tidak jelas" sikap antara kampanye "new normal" dengan kekhawatiran akan belum stabilnya angka ODP dan PDP. Masyarakat masih "stay at home" dan "work from home". Begitu juga PSBB di beberapa daerah dilakukan perpanjangan waktu. Kini aneh jika rakyat atau masyarakat  sudah harus berkonsentrasi pada kegiatan politik di daerah.

Menunda Pilkada adalah pilihan bijaksana. Sense of crisis harus tetap dibangun dan ditanamkan. Jangan berdemokrasi setengah hati. Pilkada dengan  banyak pembatasan akan melanggar hak-hak politik warga. Tunggu waktu yang tepat. Orang beribadah haji saja sampai ditunda. Tempat umum dibuka juga baru coba coba. Tundalah Pilkada. 

9 Desember 2020 terlalu dekat dan spekulasi tinggi bahwa pandemi telah selesai. Di tengah ketidak pastian dunia, baiknya canangan Pilkada minimal adalah tahun 2021. Itu lebih rasional sehingga Ketua KPU tak perlu mengemis  dari sekarang minta tambahan 535 Milyar hanya untuk APD. 
Menggelikan sekaligus menyedihkan.

*) Pemerhati Politik dan Kebangsaan
 

Bandung, 7 Juni 2020

 

*********************************************************************

Salurkan donasi antum untuk menjaga Aqidah Umat dalam berbagai Program ANNAS FOUNDATION

Ke No. Rek. an. ANNAS FOUNDATION
Bank Muamalat :
129 000 3048 (Wakaf)
129 000 3049 (Shodaqoh)
129 000 3050 (Zakat)

Bank Mandiri :
13000 41 3000 40 (Wakaf)
13000 51 3000 54 (Shodaqoh)
13000 41 3000 57 (Zakat)

Hubungi Hot Line Kami 
Di 081 12345 741

Atau Bisa Langsung Ke Kantor Kas ANNAS Foundation 
Di Jl. CIJAGRA RAYA NO 39 
BANDUNG
Senin sd Sabtu 09.00 sd 15.30

#ANNAS
#SyiahbukanIslam
#JundullahANNAS
#GEMAANNAS
#GARDAANNAS
#ANNASFoundation
#ANNASINDONESIA
 

Dikutip dari             : -

Penulis                   : M Rizal Fadillah
 

Jika artikel ini bermanfaat, silahkan share.  Lets change the world together saudaraku !...