DPR LICIK DAN PENGECUT Nasional

by M Rizal Fadillah *)

Ketuk palu pengesahan RUU Cipta Kerja bagian dari Omnibus Law oleh DPR di luar agenda awal cukup mengejutkan. Bukan kejutan prestasi tetapi kejutan pelecehan aspirasi. DPR secara institusi mempermalukan dirinya sendiri. Ada yang bernada nyinyir menyebut DPR pimpinan Puan Maharani "pembunuh mic" sebenarnya memang sudah tidak punya rasa malu. 

Di Medsos ada tayangan kalimat duka dari Senayan "innalillahi wa inna ilaihi roojiuun". Semula dikira ada yang meninggal, ternyata yang wafat itu adalah "hati nurani" anggota Dewan. Terlepas dari keberanian politik dan acungan jempol untuk dua fraksi yang menolak, maka DPR untuk kesekian kali menyakiti rakyat. Ngotot untuk memutuskan dengan rekayasa yang terang benderang. 

Dengan berat memang kita harus menilai bahwa DPR melakukan kebijakan licik dengan mengambil momen Covid 19 untuk memutus tergesa-gesa RUU kontroversial yang menimbulkan kemarahan rakyat khususnya kelompok buruh. Dengan licik memindahkan waktu pengesahan dari rencana tanggal 8 menjadi tanggal 5 Oktober  dipastikan undangan kilat yang tidak layak untuk suatu persidangan penting. 

Di samping licik DPR juga pengecut karena menghindar dari aksi unjuk rasa buruh yang tersakiti. Agenda mogok nasional tanggal 6-7 dan 8 Oktober yang dibarengi dengan unjuk rasa terendus DPR dan diantisipasi dengan mempercepat Sidang Paripurna. Nampaknya anggota Dewan Yang Terhormat gemetar ketakutan digeruduk massa aksi. Hit and run. Putuskan dan lari untuk sembunyi. Sungguh memilukan. 

Rakyat akan semakin muak dengan perilaku licik dan pengecut seperti ini. Dewan tidak mampu menampilkan wibawa yang sesuai dengan kehormatan dari panggilannya. DPR lebih parah dari perannya di masa Orde Baru yang dicap tukang stempel. Eksekutif kini mengangkangi legislatif. Rakyat sedih dan marah harus membiayai mahal wakil-wakil yang dianggap menghianatinya. Stempel baru DPR adalah Dewan Penghianat Rakyat.

Ketika kedaulatan rakyat diabaikan dan menjadi bahan mainan serta sarana sekedar untuk mengeruk kekayaan, maka hancurlah kepercayaan. Omnibus Law yang tak lain adalah kemauan Pemerintah telah menghancurkan hukum dan politik. Sejak awal kongkalikong Pemerintah dengan DPR sudah dirasakan dan dilihat oleh rakyat.

Kini buruh marah dan elemen masyarakat lain memahami dan merasakan kemarahan tersebut. Kebodohan Pemerintah dan DPR akan terlihat akibatnya ke depan. 

Selamat berjudi dengan aspirasi dan kepura-puraan demokrasi. Gumpalannya adalah "mosi tak percaya" di tengah pandemi dan resesi. 
Siapa menabur angin akan menuai badai. 

*) Pemerhati Politik dan Kebangsaan.

Bandung, 7 Oktober 2020

 

*********************************************************************

Salurkan donasi antum untuk menjaga Aqidah Umat dalam berbagai Program ANNAS FOUNDATION

Ke No. Rek. an. ANNAS FOUNDATION
Bank Muamalat :
129 000 3048 (Wakaf)
129 000 3049 (Shodaqoh)
129 000 3050 (Zakat)

Bank Mandiri :
13000 41 3000 40 (Wakaf)
13000 51 3000 54 (Shodaqoh)
13000 41 3000 57 (Zakat)

Hubungi Hot Line Kami 
Di 081 12345 741

Atau Bisa Langsung Ke Kantor Kas ANNAS Foundation 
Di Jl. CIJAGRA RAYA NO 39 
BANDUNG
Senin sd Sabtu 09.00 sd 15.30

#ANNAS
#SyiahbukanIslam
#JundullahANNAS
#GEMAANNAS
#GARDAANNAS
#ANNASFoundation
#ANNASINDONESIA
 

Dikutip dari             : -

Penulis                   : M Rizal Fadillah
 

Jika artikel ini bermanfaat, silahkan share.  Lets change the world together saudaraku !...