Quotes

  • IKHLAS adalah Kepasrahan, bukan mengalah apalagi menyerah kalah

  • Solusi untuk setiap masalah adalah dengan Sabar dan Istighfar

  • Kesalahan terburuk kita adalah tertarik pd kesalahan orang lain

  • “Hanyalah kepada Allah aku mengadukan kesusahan dan kesedihanku.” (Q,S Yusuf: 86)

  • Kegelisahan akan hilang saat shalat dimulai

PEMINDAHAN IBU KOTA NEGARA (IKN), LAYAKKAH? Nasional


 

Mei Sutrisno Ph.D

Pemindahan IKN mengandung resiko sangat tinggi, untuk itu perlu kajian komprehensif. Hindari terburu-buru, karena keputusan yang salah akan memasukkan Indonesia dalam jurang masalah.

Tujuan proyek besar pemindahan IKN harus selaras dengan tujuan NKRI, yang tertuang dalam pembukaan UUD 1945 alinea ke-4: (1) melindungi segenap bangsa Indonesia dan tumpah darah Indonesia; (2) memajukan kesejahteraan umum; (3) mencerdaskan kehidupan bangsa; (4) ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Uji kelayakan paling sederhana adalah masalah anggaran. Biaya riil IKN adalah variable pertama yang harus cermat diperhitungkan. Ini bisa dibandingkan dengan biaya pembangun dua kota baru yang relatif kecil. Kota pendidikan King Abdul Azis City - Arab Saudi, Rp 10,22 trilyun/km2 untuk total luas kota 137km2, biayanya Rp 1.400 trilyun. Kota bisnis Songdo Korea Selatan Rp 9,22 trilyun/km2, dengan luas 60,7km2 total biaya Rp 560 trilyun. Tapi Indonesia membangun IKN, bukan kota kecil.

Direncanakan anggaran biaya IKN = Rp 466 trilyun, apakah bisa dan bagaimana kualitasnya? Dengan standar Songdo, uang tersebut hanya akan cukup untuk membangun luas kota 50,51 km2. Luas ini lebih besar sedikit dari kota Cimahi yang 44 km2, lebih kecil dari sepertiga kota Bandung yang 163 km2, atau 7,6% dari luas IKN Jakarta yang 661km2. Sebagai pembanding luas Canbera 814km2, Singapura 726 km2, Kualalumpur 243 km3. Whasington Metropolitan National Capital Region adalah 292 km2, pusat kotanya seluas 186,66 km2. Jelas kualitas IKN dengan anggaran Rp 466 trilyun akan  jauh dibawah Jakarta. Lihat saja biaya proyek kereta api cepat KCIC Jakarta-Bandung saja adalah Rp 114, 24 trilyun, atau 25% biaya IKN. Ini artinya kelayakan perencanaan IKN masih butuh waktu panjang. Bila dipaksakan semua orang akan bertanya siapa yang diuntungkan dan siapa pula yang menanggung akibatnya?

Pusat pemerintahan IKN yang direncanakan adalah 561,9 km2. Bila dihitung dengan standar Songdo, biayanya adalah Rp 5.183 trilyun. IKN total yang 2.000 km2 = Rp 18.451,40 trilyun. Pertanyaannya, apakah ini layak untuk kondisi Indonesia, yang total APBN 2021 hanya sekitar Rp 2.750 trilyun? Alokasi anggaran infrastruktur seluruh Indonesia hanya sebesar Rp 481 trilyun, bila 50% atau Rp 241 trilyun tiap tahun akan digunakan untuk IKN pembangunan pusat pemerintahan akan membutuhkan waktu 21,5 tahun. Sehingga selama 21,5 tahun pembangunan infrastruktur seluruh Indonesia akan turun 50% pula. Ini akan ditanggung oleh seluruh rakyat Indonesia.

Dalih yang digunakan saat ini adalah keterlibatan investasi swasta. Ini menjadi variable kedua yang perlu diuji kelayakannya. Keterlibatan swata dalam skema PPP (Public Private Partnership) atau KPBU (Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha) yang sejenis  kontrak konsesi BOT (Build Operate Transfer) atau BRT (Build Rent Transfer). Konsesi umumnya digunakan untuk fasilitas infrastruktur, seperti jalan toll, bandara, pelabuhan, listrik, air, komunikasi atau fasilitas lain yang bisa dijual ke masyarakat. Lebih dari itu, infrastruktur yang dioperasikan oleh swasta di wilayah IKN mengandung political risk. Untuk kondisi darurat bahaya dan keadaan genting lainnya, negara akan sulit mengambil alih fungsinya. Untuk mitigasi resiko, maka saham investasi negara harus lebih besar dibanding swasta, bisa sekitar 60%. 

Diberitakan komposisi anggaran IKN Rp 466 trilyun, dana APBN = Rp 89,4 trilyun (19,2%), KPBU dengan swasta = Rp 253,4 trilyun (54,4%) dan BUMN & BUMD = 123,2 trilyun (26,4%). Untuk mencapai 60% saham negara di KPBU adalah Rp 152,04 trilyun. Sehingga bila ditambah Rp 89,4 trilyun, dana APBN total adalah Rp 241,44 trilyun. Angka ini mendekati hitungan di atas yang dengan penyelesaian proyek selama 21,5 tahun. Jadi keterlibatan investasi swasta tetap tidak akan bisa jadi andalan. Perlu diingat ketika pembangunan selesai IKN belum berfungsi, fasilitas belum layak jual secara optimal.  Bila nanti mengandalkan dana pinjaman asing, maka persoalan akan semakin runyam. 

Durasi 21,5 tahun ini menjadi political risks kedua, karena setiap 5 tahun ada pergantian pemerintahan dan juga anggota DPR yang berhak mengatur anggaran.  Ketika anggota DPR dan pemerintah baru tidak menyetujui untuk meneruskan proyek ini, maka ini akan menjadi pengeluaran negara yang sia-sia. Inilah resiko yang harus dihindari agar negara tidak bankrupt karenanya. Dan ini sudah banyak terjadi di berbagai negara dan tidak boleh terjadi untuk Indonesia. 

Mohon para anggota DPR dan semua bangsa Indonesia mempertimbangkan kelayakan ini. Baru dari parameter finansial pembiayaan saja, IKN tidak berkontribusi dalam pencapaian tujuan NKRI. Sebaliknya justru akan menyengsarakan rakyat karena dana yang seharusnya dipakai untuk program kesejahteraan rakyat akan tersedot ke sana dalam waktu lama untuk sesuatu yang belum jelas manfaatnya. Masih banyak program yang bermanfaat untuk mencapai Indonesia emas di tahun 2045. Semoga Allah memberi kesadaran akan permasalahan ini sebaik-baiknya sehingga kesejahterakan rakyat Indonesia tidak terganggu. Aamiin.
 

*********************************************************************

Salurkan donasi antum untuk menjaga Aqidah Umat dalam berbagai Program ANNAS FOUNDATION

Ke No. Rek. an. ANNAS FOUNDATION
Bank Muamalat :
129 000 3048 (Wakaf)
129 000 3049 (Shodaqoh)
129 000 3050 (Zakat)

Bank Mandiri :
13000 41 3000 40 (Wakaf)
13000 51 3000 54 (Shodaqoh)
13000 41 3000 57 (Zakat)

Hubungi Hot Line Kami 
Di 081 12345 741

Atau Bisa Langsung Ke Kantor Kas ANNAS Foundation 
Di Jl. CIJAGRA RAYA NO 39 
BANDUNG
Senin sd Sabtu 09.00 sd 15.30


#ANNAS
#SyiahbukanIslam
#JundullahANNAS
#GEMAANNAS
#GARDAANNAS
#ANNASFoundation

#ANNASINDONESIA
 

Dikutip dari             : -

Penulis                   : Ir. Mei Sutrisno, M.Sc, Ph.D.
 

Jika artikel ini bermanfaat, silahkan share.  Lets change the world together saudaraku !...



Comments

Donasi