EMIL HARUS MENGERTI PERASAAN BURUH Nasional

by M Rizal Fadillah  *)

HU Tribun Jabar hari ini memberitakan mengenai aksi buruh atas disahkan RUU Cipta Kerja menjadi UU.  Ridwan Kamil Gubernur Jawa Barat menyarankan agar UU tersebut diterima dulu, kemudian dievaluasi 1 atau 2 tahun. Saran ini sepertinya bijak akan tetapi sebenarnya gambaran dari ketidak-pekaan terhadap perasaan buruh yang menolak dan berunjuk-rasa. 

Emil lihat dong bagaimana cara pengambilan keputusan malam hari di DPR fair atau rekayasa. Agenda tanggal 8 tiba-tiba dimajukan menjadi tanggal 5 Oktober dengan pengundangan yang mendadak. Bukan saja tidak layak tapi tidak beradab. Administrasi anggota yang terhormat seperti kacangan. Mengabaikan dan mempermainkan aspirasi masyarakat khususnya kaum buruh. DPR licik dan pengecut. 

Pengesahan terburu-buru seperti tikus yang kepergok makan keju ini jelas menunjukkan UU Cipta Kerja itu sarat kepentingan. Bukan produk hukum yang berorientasi kerakyatan. Sangat merugikan hak-hak kaum buruh. Dari Rancangan Undang-Undang  sudah bisa ditangkap misi politik pragmatis kepentingan pemerintah dan pengusaha.  

Persoalan bukan pada pelaksanaan satu atau dua tahun. Pasal-pasal itu mengikat sejak diundangkan. Korban sudah lebih dahulu berjatuhan. Buruh yang telah menjadi budak majikan.
Solusi bukan evaluasi pelaksanaan tahun-tahun, tetapi batalkan misalnya dengan Perppu. Itu jika beritikad baik dan hendak menerapkan prinsip good governance.

Disnaker Jabar juga sok bijak dengan menyarankan proses hukum uji materiil ke MK. Rezim ini dalam konteks Omnibus Law seperti sudah all out untuk memaksakan kehendak. Rezim kongkalikong. Karenanya persoalan MK jika ditempuh hanya menjadi hiburan hukum yang ujungnya pasti semakin menyesakkan dada kaum buruh. Omnibus Law bukan persoalan hukum murni tapi ekonomi dan politik. 

Baiknya Gubernur bersikap tidak  hanya sebagai kepanjangan tangan Pemerintah Pusat tetapi juga sebagai Kepala Daerah yang menjadi pemimpin rakyatnya di daerah. Peduli dan peka pada perasaan rakyat Jawa Barat khususnya yang sedang kecewa terhadap putusan sewenang-wenang Pemerintah dan DPR.  Arogansi politik menunggangi undang-undang. Hukum yang diperalat.

Emil harus memahami bahwa unjuk rasa buruh dan mahasiswa adalah bagian dari penegakkan demokrasi. Masyarakat tidak akan bergerak ke jalan dengan menerobos ancaman Covid 19 jika persoalan yang dihadapinya bukankah hal yang dianggap  serius. 
Sangat serius, pak Gubernur. 

*) Pemerhati Politik dan Kebangsaan
 

Bandung, 7 Oktober 2020

 

*********************************************************************

Salurkan donasi antum untuk menjaga Aqidah Umat dalam berbagai Program ANNAS FOUNDATION

Ke No. Rek. an. ANNAS FOUNDATION
Bank Muamalat :
129 000 3048 (Wakaf)
129 000 3049 (Shodaqoh)
129 000 3050 (Zakat)

Bank Mandiri :
13000 41 3000 40 (Wakaf)
13000 51 3000 54 (Shodaqoh)
13000 41 3000 57 (Zakat)

Hubungi Hot Line Kami 
Di 081 12345 741

Atau Bisa Langsung Ke Kantor Kas ANNAS Foundation 
Di Jl. CIJAGRA RAYA NO 39 
BANDUNG
Senin sd Sabtu 09.00 sd 15.30

#ANNAS
#SyiahbukanIslam
#JundullahANNAS
#GEMAANNAS
#GARDAANNAS
#ANNASFoundation
#ANNASINDONESIA
 

Dikutip dari             : -

Penulis                   : M Rizal Fadillah
 

Jika artikel ini bermanfaat, silahkan share.  Lets change the world together saudaraku !...