Quotes

  • IKHLAS adalah Kepasrahan, bukan mengalah apalagi menyerah kalah

  • Solusi untuk setiap masalah adalah dengan Sabar dan Istighfar

  • Kesalahan terburuk kita adalah tertarik pd kesalahan orang lain

  • “Hanyalah kepada Allah aku mengadukan kesusahan dan kesedihanku.” (Q,S Yusuf: 86)

  • Kegelisahan akan hilang saat shalat dimulai

Pandangan Pakar dan Ulama tentang Isu Pembubaran MUI Nasional


 

Bandung. Isu pembubaran Majelis Ulama Indonesia (MUI) muncul setelah penangkapan tiga ulama yang salah seorang anggotanya (Komisi Fatwa) dengan dugaan terlibat jaringan teroris patut diduga dihembuskan oleh "penumpang gelap" Islamophobia. Padahal pidana terorisme adalah perbuatan individual yang tidak ada kaitannya dengan organisasi. Apalagi MUI yang merupakan representasi ummat Islam Indonesia yang merupakan mayoritas penduduk negeri ini adalah pilar penting dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Terkait isu tersebut di atas, awak media annasindonesia.com berupaya menghimpun pandangan dari pakar dan ulama. Menurut Guru Besar Fakultas Hukum Unpad Bandung, Prof. H. Atip Latipulhayat, S.H.,LLM.,Ph.D.  paling tidak, patut diduga isu tersebut disebarkan oleh tiga kelompok.

Pertama, kelompok Islamophobia, yaitu mereka yang memahami dan melihat Islam menurut kemauan mereka, bukan atas dasar pengetahuan yang bersumber dari ajaran Islam. Kelompok ini senantiasa memelihara kebencian terhadap umat Islam. Mereka membenci kepada segala sesuatu yang terkait dan berkaitan dengan umat Islam. 

Kedua, kelompok yang kalah dalam kontestasi politik khususnya dalam Pilkada DKI yang menuduh bahwa MUI lewat Fatwa-nya mengenai penistaan agama yang dilakukan oleh Ahok berkontribusi terhadap kekalahan Ahok. Mereka menuduh MUI sebagai lembaga partisan yang menyeret agama ke dalam politik.

Lebih lanjut Prof. Atip yang juga pakar hukum internasional ini menegaskan adanya kelompok ketiga yakni para “buzzer” yang senantiasa menempatkan umat Islam yang kritis terhadap pemerintah sebagai “musuh pemerintah”. Dalam beberapa hal MUI memiliki pandangan yang cukup kritis terhadap kebijakan pemerintah, baik melalui fatwa-fatwanya maupun pernyataan para pengurusnya. Ditangkapnya salah seorang pengurus MUI yang dituduh terlibat dalam kegiatan terorisme dijadikan amunisi dan generalisasi oleh para buzzer untuk mendiskreditkan MUI sebagai sarang teroris dan oleh karenanya harus dibubarkan. Keliaran para buzzer ini semakin merajalela karena ada kesan pemerintah melakukan pembiaran terhadap mereka.

Sementara menurut pakar hukum tata negara Prof. Dr. Asep Warlan Yusuf, S.H.,M.H.,ada tiga aspek hukum ketika ada kehendak siapa pun yang akan membubarkan  MUI. Pertama, Telah melanggar Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika dan prinsip-prinsip melindungi. Prinsip melindungi ini merupakan prinsip yang harus dipertahankan dan dijaga oleh pemerintah, jelas Prof. Asep.

Lebih lanjut Prof. Asep menegaskan tentang aspek hukum yang kedua,  bahwa kalau MUI dibubarkan itu sama dengan pemerintah memastikan  seolah-olah MUI terbukti sebagai sarang teroris dan radikalis. Ini tentu saja merupakan tuduhan yang keji, tegas Prof. Asep.

Pada aspek hukum ketiga, Prof. Asep yang juga merupakan Guru Besar Hukum Universitas Parahyangan (Unpar) Bandung mengingatkan  konsekuensi pembubaran MUI bisa akan membuka celah atau peluang bagi perlawanan publik khususnya ummat Islam, yang berisiko tinggi.

Ulama dari Jawa Timur sekaligus pimpinan Pondok Pesantren Ummul Quro Assuyuty Plakpak Pamekasan Jawa Timur, K.H. Lailurrahman. Lc. , ikut memberikan pandangannya dengan mempertanyakan,  bagaimana mungkin MUI itu dibubarkan? Padahal MUI merupakan wadah berkumpulnya para ulama dari berbagai ormas Islam di Indonesia, ada NU, Muhammadiyah, Persis, Al Irsyad dan sebagainya.

Lebih lanjut Kiai Lailurrahman mengkhawatirkan, jika MUI dibubarkan nantinya persatuan tak ada lagi di negeri ini. Ditambahkannya, bahwa sila ketiga Pancasila, Persatuan Indonesia tetap harus dijaga. Tanpa persatuan maka tidak menutup kemungkinan negeri ini akan bubar, tegas Kiai Lailurrahman.

Sementara itu Pemerhati Politik dan Keagamaan M.H Rizal Fadillah, S.H menyatakan bahwa isu pembubaran MUI hanya sebuah mimpi atau  ngelindur dan berbicara ngawurnya  kelompok islamophobia.

Bagaimana tidak? Menurut M.Rizal ada sejumlah hal yang mesti diperhitungkan implikasi atau konsekuensinya, salah satunya adalah MUI sebagai wadah yang merepresentasi sejumlah ormas Islam di Indonesia yang memiliki jalinan akar rumput yang sangat kuat, karenanya berpotensi mengundang reaksi besar kekuatan Islam tak akan terhindarkan. Sebuah keniscayaan aksi besar penolakan ummat Islam bisa saja terjadi.

Akhirnya M. Rizal mengingatkan, bila pemerintah berani membubarkan MUI dari hasil mimpi kelompok islamophobia, maka yang semula mimpi bisa menjadi kenyataan bukannya MUI yang dibubarkan malah yang terjadi sebaliknya pemerintah yang akan dibubarkan oleh ummat Islam.


Reportase: Abu Muas

 

*********************************************************************

Salurkan donasi antum untuk menjaga Aqidah Umat dalam berbagai Program ANNAS FOUNDATION

Ke No. Rek. an. ANNAS FOUNDATION
Bank Muamalat :
129 000 3048 (Wakaf)
129 000 3049 (Shodaqoh)
129 000 3050 (Zakat)

Bank Mandiri :
13000 41 3000 40 (Wakaf)
13000 51 3000 54 (Shodaqoh)
13000 41 3000 57 (Zakat)

Hubungi Hot Line Kami 
Di 081 12345 741

Atau Bisa Langsung Ke Kantor Kas ANNAS Foundation 
Di Jl. CIJAGRA RAYA NO 39 
BANDUNG
Senin sd Sabtu 09.00 sd 15.30


#ANNAS
#SyiahbukanIslam
#JundullahANNAS
#GEMAANNAS
#GARDAANNAS
#ANNASFoundation

#ANNASINDONESIA
 

Dikutip dari             : -

Penulis                   : Tardjono Abu Muas
 

Jika artikel ini bermanfaat, silahkan share.  Lets change the world together saudaraku !...

 


Comments

Donasi