TOLAK PINDAH IBUKOTA Nasional

by M Rizal Fadillah *)

Pemerintah yang "nekad" jalan sendiri untuk memindahkan ibukota dari Jakarta ke Kalimantan masih gonjang ganjing dan tidak meyakinkan rakyat. Presiden Jokowi seperti mengentengkan masalah. Memindahkan ibukota seperti memindahkan gudang. 
Sebelum semua menjadi jelas baik urgensi dan kesiapannya, maka rakyat mesti menolak kepindahan ibukota tersebut. 

Ada beberapa alasan yang wajar jika rakyat menolak, yakni :

Pertama, biaya besar 400 trilyun tidak mendapat penjelasan sumber. Hanya wacana ada dari APBN dan ada dari penjualan aset di Jakarta. Masalah penjualan aset tidak bisa begitu saja. Di samping persetujuan, siapa pembeli dan peruntukkan juga pertimbangan harga dan nilai strategis aset. 

Kedua, hingga kini tidak ada pelibatan rakyat untuk pembahasan, dukungan dan persetujuan. DPR RI belum melangkah serius atau opsi referendum dengan meminta pandangan rakyat secara langsung. 

Ketiga, kecurigaan publik belum terklarifikasi mengenai kepentingan asing dalam pemindahan ke Kalimantan. Program OBOR China melibatkan Kalimantan.  Kini mengemuka  sejarah keberadaan "Negara 
China" di Kalimantan. 

Keempat, lokasi yang tidak jelas Kaltim atau Kalteng. Antar pejabat berbeda beda pernyataan. Ini artinya memang tidak ada penelitian yang seksama tentang kelayakan Ibukota yang dimaksud. Mengambang. 

Kelima, kesan politis lebih kuat ketimbang kebutuhan riel pemindahan. Pencitraan khas Jokowi lebih dominan. Kegagalan sekelas Esemka bisa terulang dari program yang awalnya seperti bagus. Jika memang dominan pencitraan. 

Keenam, kesibukan rencana pemindahan Ibukota justru menimbulkan masalah pada kewilayahan lain yang tak serius difokuskan seperti kerusuhan Papua dan perjuangan pemisahan Negara. 

Ketujuh, ditinggalkan Ibukota dari Jawa ke Kalimantan menimbulkan konfigurasi kewilayahan yang justru menjadi masalah baru seperti Bekasi Depok yang ingin bergabung dengan DKI Jakarta atau Referendum Jawa Barat dan Banten. 

Kedelapan, alasan pemerataan kesejahteraan ekonomi dipertanyakan akurasinya. Pilihan ke Kalimantan justru tidak memeratakan Sumatera, Sulawesi, Maluku atau lainnya. 

Jika dicari dasar penolakan tentu bisa lebih banyak lagi, karena janji janji Presiden dahulu saja juga banyak yang tidak dijalankan dengan konsisten. Artinya tingkat kepercayaan publik tidak kuat. Presiden tidak berwibawa. Pemindahan ibu kota membutuhkan kewibawaan dan kepercayaan prima seorang Kepala Negara oleh rakyatnya. 

Oleh karena itu sebelum semua jelas, matang dan pasti tentang rencana pemindahan ini, maka sangat wajar jika rakyat menolak pemindahan tersebut. Khawatir justru agenda pemindahan tersebut justru lebih besar mudharatnya daripada manfaatnya. 

*) Pemerhati Politik
 

27 Agustus 2019

 

*********************************************************************

Salurkan donasi antum untuk menjaga Aqidah Umat dalam berbagai Program ANNAS FOUNDATION

Ke No. Rek. an. ANNAS FOUNDATION
Bank Muamalat :
129 000 3048 (Wakaf)
129 000 3049 (Shodaqoh)
129 000 3050 (Zakat)

Bank Mandiri :
13000 41 3000 40 (Wakaf)
13000 51 3000 54 (Shodaqoh)
13000 41 3000 57 (Zakat)

Hubungi Hot Line Kami 
Di 081 12345 741

Atau Bisa Langsung Ke Kantor Kas ANNAS Foundation 
Di Jl. CIJAGRA RAYA NO 39 
BANDUNG
Senin sd Sabtu 09.00 sd 15.30

#ANNAS
#SyiahbukanIslam
#JundullahANNAS
#GEMAANNAS
#GARDAANNAS
#ANNASFoundation
#ANNASINDONESIA
 

Dikutip dari             : -

Penulis                   : M Rizal Fadillah
 

Jika artikel ini bermanfaat, silahkan share.  Lets change the world together saudaraku !...